Shutdown Pemerintahan AS Masuki Pekan Ketiga, Trump Cari Cara Bayar Aparat Federal

PEMERINTAHAN Donald Trump tengah mencari cara alternatif untuk memastikan aparat penegak hukum federal tetap menerima gaji. Di saat kebuntuan politik membuat pemerintahan Amerika Serikat lumpuh memasuki pekan ketiga.

Dengan Partai Demokrat dan Republik masih gagal mencapai kesepakatan soal anggaran, pejabat pemerintah kini meninjau berbagai opsi untuk menjaga sejumlah program penting tetap berjalan, termasuk bantuan pangan bagi perempuan dan anak-anak.

Sementara itu, anggota militer AS akan tetap dibayar. Pembayaran menggunakan dana yang sebelumnya telah dialokasikan ke Departemen Pertahanan, sesuai perintah Presiden Trump.

Baca juga : Wapres AS JD Vance Peringatkan PHK Massal jika Penutupan Pemerintah tak Segera Berakhir

Ribuan pegawai federal telah dirumahkan. Wakil Presiden JD Vance memperingatkan kemungkinan adanya “pemotongan yang menyakitkan” bila kebuntuan anggaran terus berlanjut.

Gagal Sahkan Rancangan Anggaran

Pada Selasa lalu, Senat kembali gagal mengesahkan rancangan anggaran darurat dari Partai Republik dengan hasil pemungutan suara 49 banding 45. Ini merupakan upaya kedelapan untuk mengakhiri shutdown yang berlarut.

Juru bicara Office of Management and Budget (OMB) mengonfirmasi kepada BBC bahwa lembaga tersebut sedang memeriksa alternatif pembiayaan agar aparat penegak hukum tetap menerima bayaran. Aparat dari FBI, Badan Anti Narkotika (DEA), Patroli Perbatasan AS, serta Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dikategorikan sebagai “personel esensial” yang wajib tetap bekerja meski tanpa gaji.

Baca juga : Kebuntuan di Kongres AS: Pemerintah Tetap Tutup Setelah Gagal Sepakati Pendanaan

Trump sebelumnya menulis di platform Truth Social bahwa ia telah mengarahkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk menggunakan “seluruh dana yang tersedia” agar anggota militer tetap menerima gaji pada 15 Oktober. OMB kemudian menjelaskan dana tersebut berasal dari anggaran penelitian dan pengembangan pertahanan yang masih dapat digunakan selama dua tahun.

Perumahan Pegawai Federal 

Sekitar 750.000 pegawai federal, atau 40% dari total tenaga kerja pemerintah, telah dirumahkan tanpa gaji. Pemerintah juga mulai melakukan pemutusan hubungan kerja di tujuh lembaga, dengan total sekitar 4.000 pekerja terdampak.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan pihaknya menemukan cara “inovatif” agar anggota Penjaga Pantai tetap menerima gaji, namun belum menjelaskan rinciannya.

Selain itu, pemerintah berencana menggunakan pendapatan dari tarif impor untuk mendanai Program Nutrisi Khusus untuk Perempuan, Bayi, dan Anak (WIC), yang membantu lebih dari 6,5 juta penerima manfaat di seluruh negeri. Namun Asosiasi WIC Nasional memperingatkan langkah tersebut “bukan solusi permanen” dan memperpanjang shutdown dapat membahayakan jutaan penerima bantuan.

Sementara itu, Partai Demokrat di Kongres berencana mengajukan rancangan undang-undang untuk menjamin pendanaan program WIC tetap aman. “Program ini harus kebal terhadap dinamika politik tahunan,” ujar anggota Kongres Robert Scott kepada The Guardian. (The Guardian/BBC/CNN/Z-2)