PM Najib Razak Lakukan Perlawanan

TUDUHAN serius telah dialamatkan kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak.

Razak dinilai sebagai tokoh kunci di balik megaskandal perusahaan investasi milik pemerintah, 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.

Perusahaan 1MDB dibentuk Najib pada 2009 untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan dikendalikan secara langsung oleh perdana menteri.

Belakangan, nama 1MDB mendadak 'heboh' karena terkuak skandal megakorupsi yang menyangkut nama Najib.

Skandal 1MDB yang melibatkan Najib disorot banyak kalangan.

Gelombang protes pun rutin memenuhi jalanan Kota Kuala Lumpur.

Para demonstran mendesak proses hukum terhadap Najib yang juga diminta melepaskan jabatan perdana menteri.

Seorang menteri dalam kabinet Najib yang enggan disebutkan namanya mengakui peran sentral bosnya tersebut. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengungkapkan juga soal keterlibatan Najib dalam penjarahan besar-besaran dana negara dari 1IMDB.

Dalam dokumen gugatan di pengadilan Los Angeles, AS, hakim menyebut seorang 'pejabat nomor satu Malaysia' lebih dari 30 kali dan menuding bahwa pejabat itu menerima sekitar U$681 juta, atau sekitar Rp9 triliun dari dana curian.

Namun, kemudian pejabat itu mengembalikan sebagian besar uang tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Abdul Rahman Dahlan, seorang menteri senior dalam kabinet Najib telah mengonfirmasi bahwa orang nomor satu di Malaysia tersebut tidak lain ialah Perdana Menteri Najib Razak.

"Saya katakan itu secara terbuka. Sangat jelas jika Anda membaca dokumen, itu ialah perdana menteri," kata Dahlan.

"Tetapi saya juga harus mengatakan, mengapa Departemen Kehakiman (AS) tidak menyebutnya dengan nama yang pantas."

"Itu karena dia (Najib) bukan merupakan bagian dari investigasi ini. Ada orang lain yang disebut.... dan Departemen Kehakiman akan membawa ini ke pengadilan dan pengadilan akan memutuskan," papar Dahlan yang membela Najib.

Seiring munculnya gelombang protes yang menuntut Najib mundur, tokoh oposisi senior Lim Kit Siang mengatakan Najib harus segera diajukan ke pengadilan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi terkait dengan citra Malaysia.

"Perdana menteri harus membersihkan reputasi Malaysia sebagai kleptokrasi global," kata Lim dalam sebuah pernyataan.

Analis memperingatkan skandal itu bisa membahayakan investasi asing di Malaysia.

Namun demikian, sebagian pakar politik melihat belum ada tanda-tanda bahwa Najib akan dapat dilengserkan sebelum pemilihan berikutnya pada pertengahan 2018.

Di tengah desakan untuk mundur, Najib justru telah mengambil langkah antisipatif dengan membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang mulai bekerja pada 1 Agustus lalu.

Dengan DKN, Najib akan melawan dan menekan setiap upaya pendiongkelan terhadap dirinya.

DKN memungkinkan Najib untuk menunjuk wilayah mana pun sebagai 'wilayah keamanan' sehingga ia dapat mengerahkan pasukan untuk mencari setiap individu, kendaraan tanpa surat perintah.

Pembentukan DKN telah memicu kontroversi, terutama dari pegiat hak asasi manusia (HAM).

DKN akan menjadi lembaga yang dapat membungkam kritik, terutama terkait dengan skandal 1MBD.

"Ini jelas untuk melawan masyarakat yang mengkritik pemerintah. Namun, pemerintah lupa justru adanya ini, aksi dorongan masyarakat akan lebih meluas lagi untuk mendesak PM Najib mundur," kata

Direktur Eksekutif Institut Demokrasi dan Ekonomi, Wan Saiful Wan Jan.

Aktivis HAM, Ambiga Sreenevasan, menilai pemerintah Malaysia semakin gugup tentang skandal 1MDB.

"Apalagi eaksi dari orang-orang yang makin meluas," kata Sreenevasan. (ABC/Guardian/Ths/I-2)