Tiongkok Siap Bangun Zona Asia Pasifik

PRESIDEN Tiongkok, Xi Jinping, berjanji memperkuat perdagangan bebas dunia dalam menghadapi ancaman Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk keluar dari Pakta Dagang Trans-Pasifik (TPP). Jinping dalam kunjungan ke Cile pada Selasa (22/11) juga menyatakan siap mendorong pembangunan zona perdagangan bebas Asia-Pasifik dan perekonomian dunia yang terbuka. Pascaancaman Trump untuk menarik diri, TPP dikhawatirkan tak akan berjalan.

"Jelas kita akan memperhatikan dengan jelas pernyataan yang telah dibuat Trump selama kampanye dan kita akan mencermati apa yang akan dilakukannya setelah menjabat nanti," ujar Wakil Menteri Perdagangan Internasional Tiongkok, Zhang Xiangchen, Rabu (23/11). Sembari terus memantau kebijakan perdagangan yang akan dilaksanakan Trump, Tiongkok berjanji mempertahankan hak-hak perdagangan bebas dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam kampanye, Trump pernah menyatakan Tiongkok sebagai manipulator mata uang pada hari pertamanya bekerja nanti. Dia pun mengancam akan menetapkan tarif 45% terhadap impor Tiongkok dalam rangka melindungi tenaga kerja AS. Namun, Xiangchen tampaknya meragukan ancaman Trump itu. "Saya pikir setelah Trump menjabat, dia akan diingatkan bahwa AS harus menghormati kewajibannya sebagai anggota WTO," ujar Xiangchen. Sementara itu, Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada Rabu (23/11), mengecam rencana Trump untuk keluar dari TPP.

Selain TPP, nasib rencana kesepakatan besar antara AS-Uni Eropa (UE), yakni Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), juga menjadi suram. Merkel memperkirakan berbagai perjanjian dagang yang mungkin terbentuk di masa depan tidak akan memiliki standar perjanjian seperti yang dimiliki TPP dan TTIP. Dia memperingatkan perjanjian lainnya itu mungkin akan lebih buruk.

"Saya memberi tahu Anda (Trump), saya tidak senang bahwa sekarang TPP tampaknya tidak akan terwujud. Saya tidak tahu siapa yang akan mendapat keuntungan dari itu dan hari ini saya ingin menahan diri dari membuat prediksi," ujar Merkel. Merkel berpendapat transaksi perdagangan selama ini sekadar memangkas tugas, tapi gagal untuk mengatasi isu-isu global, seperti standar lingkungan, metode produksi yang berkelanjutan, dan mencegah tenaga kerja anak.

"Karena kita mendengarkan kritik ini, disusunlah penawaran perdagangan yang memiliki kualitas yang benar-benar baru," ujar Merkel. Perjanjian Perdagangan dan Ekonomi Komprehensif (CETA) antara Kanada-UE merupakan perjanjian pertama yang memiliki standar kualitas tersebut.

TPP merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang beranggotakan 12 negara, yakni AS, Jepang, Cile, Meksiko, Kanada, Peru, Brunei, Malaysia, Singapura, Vietnam, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian tersebut telah ditandatangani pada Februari lalu, tapi baru akan mulai berlaku setelah diratifikasi enam negara yang mencapai 85% produk domestik bruto (GDP) gabungan dari negara anggota. AS menyumbangkan 60% dari GDP gabungan, sedangkan Jepang kurang dari 20%, sehingga TPP tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi AS. (AFP/FoxNews/I-3)