Pemimpin Kaus Merah Diancam

PEMIMPIN demonstran yang berunjuk rasa menentang pemerintah militer di Bangkok, Sabtu (19/9), akan diajukan ke pengadilan jika polisi menilai mereka melanggar Undang-Undang Berkumpul Publik (PSC). Demikian pernyataan Wakil Menteri Pertahanan yang juga menjabat Panglima Militer Jenderal Udomej Si-tabutr, kemarin.

Pernyataan Udomej itu terkait dengan unjuk rasa yang digelar kelompok yang menamakan diri Gerakan Demokrasi Baru (NDM). Pada Sabtu (19/9), sekitar 200 demonstran berunjuk rasa menolak pemerintah junta Thailand di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha.

Selain berunjuk rasa, pada Sabtu (19/9), kelompok NDM juga menggelar diskusi di Universitas Thammasat. Pelaksaan aksi NDM tersebut bertepatan dengan peringatan 9 tahun kudeta terhadap pemerintah PM Thaksin Shinawatra pada 19 Septermber 2006.

Pada Sabtu (19/9), dari Universitas Thammasat, Kelompok NDM yang juga dikenal sebagai kelompok 'Kaus Merah' melakukan long march melewati Wat Phra Kaew dan gedung pengadilan tinggi, yang akhirnya berhenti dan berkumpul di Monumen Demokrasi hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Jenderal Udomdej mengatakan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (MCPO) telah mengizinkan para mahasiswa dari NDM untuk menyampaikan pendapat mereka. Namun, para demonstran dicegah untuk melakukan aksi anarkistis.

Udomdej juga mengatakan berdasarkan undang-undang yang mengatur unjuk rasa, para pemimpin aktivis harus bertanggung jawab. Aktivis para pemimpin dari kelompok Kaus Merah itu telah direkam dan dicatat aparat keamanan.

Soal rencana penangkapan para aktivis antipemerintah itu, Wakil Menteri Pertahahan Thailand tersebut mengatakan pihaknya masih menunggu laporan yang masuk. Bila laporan dari aparat sudah diterima lengkap, pihaknya akan memutuskan untuk menangkap atau tidak para aktivis pro-Thaksin Shinawatra tersebut.

Di sisi lain, sekitar 200 aktivis NDM menggelar unjuk rasa yang menentang rezim Thailand yang berkuasa. Mereka mengatakan pihak militer tidak hanya mengudeta PM Thaksin Shinawatra, tetapi juga menggulingkan kekuasaan PM Yingluck Shinawatra, adik Thaksin Shinawatra.

Jajaran petinggi militer di bawah Jenderal Prayuth Chan-o-cha telah sukses merebut kekuasaan pemerintah dari tangan Yingluck pada 14 Mei 2014. Sejak saat itu, pemerintah junta melarang unjuk rasa dan menyensor media massa yang kritis terhadap pemerintah.

Kendati masyarakat Thailand banyak mendukung keluarga Shinawatra dalam pemerintahan, yang terbukti dengan kemenangan mereka dalam beberapa kali pemilu sejak 2001, unjuk rasa kelompok 'Kaus Merah' pada Sabtu (19/9) tidak diikuti banyak demonstran.

Unjuk rasa tersebut hanya diikuti ratusan mahasiswa antipemerintah junta. Kondisi itu diduga karena adanya ancaman dari rezim penguasa. (AFP/Drd/I-2)