Wamenlu Anis Serukan Transisi Demokrasi Damai di Suriah

WAKIL Menteri Luar Negeri Anis Matta menyerukan konsensus politik dan transisi demokrasi damai diwujudkan di Suriah, usai kejatuhan rezim Presiden Bashar Al-Assad. Anis mengatakan Indonesia terus memantau secara cermat dinamika situasi yang berkembang di Suriah usai runtuhnya rezim Baath.

"Konsensus politik nasional, transisi demokratis yang damai, serta rekonstruksi atau pemulihan ekonomi dan pembangunan harus jadi prioritas Suriah di tahap selanjutnya," ucap Anis dalam pernyataan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Anis berharap perubahan rezim di Suriah menjadi momentum bagi rakyat negara itu untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Ia juga menyerukan kepada semua pihak di Suriah agar senantiasa mengutamakan keamanan dan keselamatan rakyat.

Baca juga : Negara-negara Arab Sambut Baik Tergulingnya Assad

"Indonesia menghormati keutuhan wilayah Suriah dan mengharapkan rakyat Suriah dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik," ucap Anis.

Kepemimpinan Bashar Al-Assad di Suriah jatuh pada Minggu setelah pasukan militer rezimnya kehilangan kendali atas Ibu Kota Damaskus, yang diserbu pasukan oposisi bersenjata sejak Sabtu (7/12).

Baath merupakan partai yang sebelumnya berkuasa selama 61 tahun di Suriah dan pada 1970-2000 dipimpin oleh presiden Suriah saat itu, Hafez al-Assad yang adalah ayah Bashar al-Assad. Bashar kemudian menjabat sekretaris jenderal di partai tersebut.

Baca juga : Rezim Partai Baath Suriah Tumbang Setelah 61 Tahun Berkuasa

Takluknya Damaskus menjadi babak akhir dari perang saudara Suriah yang berlangsung sejak 2011. Tak lama usai Damaskus jatuh ke kelompok oposisi, Assad dilaporkan melarikan diri dari Suriah. Pada Senin (9/12), Rusia mengonfirmasi Assad beserta keluarganya sudah tiba di Rusia dan diberi suaka. (Ant/P-3)

Sementara itu, Kemlu RI memastikan bahwa KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI di Suriah. Menurut catatan Kemlu RI, saat ini masih ada 1.162 WNI yang menetap di Suriah.

Kemlu RI pada Minggu (8/12) juga sudah menyerukan supaya proses transisi pemerintahan di Suriah dilakukan secara inklusif, demokratis, dan damai, demi kepentingan bersama seluruh rakyat Suriah usai jatuhnya rezim Assad.

Indonesia pun menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil di Suriah sesuai hukum internasional, terutama hukum humaniter dan hukum HAM. (Ant/P-3)