Deklarasi Bali Hasil Forum Kebudayaan Dunia Jadi Dokumen UNESCO

DEKLARASI Bali hasil dari Forum Kebudayaan Dunia (World Culture Forum/WCF) 2016 yang baru ditutup di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (13/10), akan segera dikirimkan ke UNESCO (badan PBB yang mengurusi pendidikan, sains, dan kebudayaan) untuk dapat diadopsi menjadi dokumen resmi PBB.

"Deklarasi akan diperbaiki dari sisi kebahasaannya, kemudian akan kita kirim ke UNESCO untuk menjadi dokumen resmi. Dari sana akan dikirim ke New York untuk jadi dokumen resmi PBB, mungkin bulan depan (November 2016) sudah bisa kita kirim," kata Ketua Steering Committee WCF 2016 Ananto Kusuma Seta seusai membacakan Deklarasi Bali di penutupan WCF 2016, Nusa Dua, Kamis.

Deklarasi ini, menurut dia, akan diproses menuju ke PBB untuk diadopsi, sehingga betul-betul dapat menjadi dokumen dunia.

"Kami di WCF ini akan mulai melakukan inisiasi untuk menindak lanjuti (Deklarasi Bali) bukan hanya dibacakan tetapi harus ditindaklanjuti," ujar dia.

Menurut Ananto, Januari 2017 merupakan awal dari tindak lanjut hasil WCF 2016. Beberapa aksi yang dibacakan, dan dihasilkan dari International Youth Forum (IYF), akan dibahas lagi lebih lanjut melalui serangkaian kegiatan di kementerian.

"Tentu dengan teman-teman di seluruh dunia untuk merumuskan langkah-langkah aksi yang lebih konkret. Salah satunya kita akan bekerja sama dengan masyarakat sipil, perusahaan swasta, untuk sama-sama meletakkan kebudayaan sebagai garda terdepan pendorong pembangunan berkelanjutan," ujar dia.

Intinya, ia mengatakan meletakkan kebudayaan yang selama ini di belakang menjadi lokomotif pembangunan umat manusia ke depan. Pada saat UNESCO mengadakan pertemuan di 2017 maka urusan kebudayaan bisa jadi 'prime mover' pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Bagi Indonesia, Deklarasi Bali akan mewarnai suksesnya pembangunan ke depan harus benar-benar berbasis budaya.

"Khusus untuk Indonesia di mana keragamannya luar biasa maka ini yang menjadi garda ke depan jangan sampai pembangunan meninggalkan budaya yang akhirnya ada disorientasi masyarakat tergusur dan lain sebagainya".

Menurut Ananto, belum dapat diketahui apakah Deklarasi Bali akan berujung pada ratifikasi. Namun yang jelas semua dikembalikan lagi kepada kesediaan negara masing-masing.

"Namun yang jelas kita kawal proses ini sampai ke UNESCO dan PBB," katanya.

Penetapan deklarasi, menurut Ananto, secara substansi tidak ada masalah, yang ada hanya 'wording' atau pemilihan kata yang tepat. Selain itu, banyak sekali perdebatan, ingin memasukkan terminologi-terminologi lokal yang tidak bisa diadopsi.

"Jadi karena ini deklarasi dunia bukan deklarasi sebuah negara, sehingga semua sepakat menggunakan terminologi yang umum," lanjutnya. (OL-4)