MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diharapkan mengizinkan bendera Palestina berkibar di Markas Besar PBB di New York, AS. Itu merupakan perubahan simbolis untuk merespons aspirasi Palestina mengenai kenegaraan mereka.
"Ini bukan hanya sesuatu yang simbolis, melainkan juga langkah lain untuk memperkuat pilar Palestina di kancah internasional," kata perwakilan Palestina di PBB Riyad Mansour. Majelis Umum PBB melaksanakan pemungutan suara mengenai draf resolusi pada pukul 15.00 waktu setempat, kemarin (Kamis, 10/9/2015).
Resolusi tersebut akan memungkinkan bendera Palestina berkibar bersanding dengan bendera Vatikan yang juga negara pengamat nonanggota PBB bersama negara-negara anggota PBB lainnya.
Jika resolusi itu disetujui, PBB memiliki 20 hari untuk mengimplementasikan hal itu yang bertepatan dengan kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 30 September mendatang.
Mansour menyebut resolusi itu menumbuhkan harapan bagi warga Palestina bahwa komunitas internasional masih mendukung kemerdekaan negara mereka.
"Hal yang terjadi sungguh gelap, menyedihkan, dan proses politik mati. Gaza sedang tercekik. Resolusi bendera ini merupakan cahaya kecil dari sebuah lilin yang membuat harapan terus hidup bagi warga Palestina," jelasnya.
Akan tetapi, Mansour belum mengetahui seberapa besar dukungan dari 193 negara anggota PBB. Terlebih sikap negara Eropa yang terbagi dalam menanggapi inisiatif itu. Israel dan AS Israel dan Amerika Serikat (AS) menentang hal itu. Duta Besar Israel Ron Prosor menganggap hal itu sebagai 'upaya terang-terangan (Palestina) untuk membajak PBB'.
Prosor juga menuduh Palestina tengah berupaya 'mencetak poin dengan mudah, tapi tidak ada artinya di PBB'.
Sebelumnya, ia meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Presiden Majelis Umum PBB Ron Kutesa untuk menghalangi resolusi itu.
Bahkan, juru bicara Departemen Negara AS Mark Toner menyebut itu sebagai sebuah upaya 'kontrapoduktif' Palestina dalam mencapai pengakuan kenegaraan di luar negosiasi penyelesaian.
Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menjadi bagian pemimpin dunia yang akan hadir dalam pertemuan antikemiskinan dan debat tahunan Majelis Umum di Markas Besar PBB pada 25 September mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Paus Fransiskus juga akan memberikan sambutan. Vatikan secara resmi telah mengakui negara Palestina.
Vatikan akan mematuhi keputusan Majelis Umum. Namun, negara yang dipimpin Paus itu juga mencatat bahwa tradisi di PBB selama ini hanya mengibarkan bendera negara anggota penuh.
Pada 2012, Majelis Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi pengamat nonanggota.
Sementara itu, pembicaraan perdamaian Israel-Palestina telah berhenti sejak upaya diplomatik AS pada April 2014 gagal dan perang di Jalur Gaza musim semi lalu yang menewaskan 2.200 warga Palestina.(AFP/I-2)