Polisi Jadwalkan Periksa Dr M

KEPOLISIAN Diraja Malaysia, kemarin, mengungkapkan akan memeriksa mantan Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad atas komentar keras antipemerintah yang ia lontarkan saat tampil dalam aksi unjuk rasa gerakan prodemokrasi Bersih 4 di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, akhir pekan lalu. Media pemerintah, Bernama, mengonfirmasi penjadwalan pemanggilan mantan pemimpin yang dikenal sebagai Dr M itu.

Pada aksi protes yang berlangsung dua hari (2930/8) itu, politikus senior negeri jiran tersebut menuntut PM Najib Razak mundur karena keterlibatannya dalam skandal korupsi. Tuntutan itu sama dengan yang disuarakan puluhan ribu pengunjuk rasa.

Mahathir, 90, mengatakan warga harus menunjukkan kekuatan rakyat untuk bisa menggulingkan Najib dan mengembalikan Malaysia ke aturan hukum. Pemimpin terlama Malaysia itu juga menuding Najib terlibat penyuapan  terhadap politikus partai berkuasa, United Malays National Organisation (UMNO), untuk mengamankan sokongan. "Kami akan memanggil dia (Mahathir). Ia telah membuat komentarkomentar dan sejumlah tuduhan," ungkap Kepala Kepolisian Diraja Malaysia, Khalid Abu Bakar, sebagaimana dikutip situs berita Malaysiakini.

Ia juga mengungkapkan di antara sejumlah komentar yang akan diklarifikasi oleh korpsnya ialah ucapan Mahathir yang menuding para petinggi UMNO menerima suap. "Jadi kami ingin menggali lebih jauh," tegas Khalid.

Sementara itu, juru bicara Mahathir, Sufi Yusoff, mengatakan, "Sejauh yang saya tahu, dia (Mahathir) belum didatangi polisi. Kami akan memberikan keterangan kepada polisi untuk apa saja yang diperlukan."

Belum jelas apakah pria yang memimpin Malaysia selama 22 tahun (19812003) dan masih berpengaruh di dalam UMNO itu bakal menghadapi sejumlah tuntutan hukum. Sejauh ini, tujuh orang dari gerakan Bersih telah diperiksa polisi, kemarin, tapi belum ada tuntutan yang diputuskan.

Koalisi pemerintahan yang dipimpin UMNO dikenal secara rutin membungkam atau menangkap para rival yang ambil bagian dalam gerakan antipemerintah. Kelompok oposisi menyebutnya sebagai penindakan keras yang sistemik.

Harus dijawab
Di tempat terpisah, lembaga pegiat antikorupsi menggelar konferensi internasional di Malaysia, kemarin, untuk menuntut PM Najib menjelaskan perihal skandal korupsi yang menjeratnya. Najib disebut menerima dana haram US$700 juta (Rp9,4 triliun) berkaitan dengan perusahaan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). "Ada dua pertanyaan yang harus dijawab; siapa yang memberi uang dan ke mana uang itu mengalir. Pertanyaanpertanyaan itu harus dijawab," ungkap pemimpin global Transparency International, Jose Ugaz.

Konferensi selama tiga hari bertajuk International AntiCorruption Conference di Putrajaya itu diadakan Transparency International dengan melibatkan lembaga atau pegiat antikorupsi dari berbagai penjuru dunia. (AFP/BBC/I1)

[email protected]