Mahkamah Agung AS Menolak Pembatasan Akses Pil Aborsi Mifepristone

MAHKAMAH Agung Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat menolak upaya untuk membatasi akses terhadap pil aborsi mifepristone.

Keputusan tersebut, yang diambil dua tahun setelah pengadilan membatalkan jaminan aborsi secara nasional, disambut baik oleh aktivis pro-choice.

Hakim memutuskan bahwa penggugat, sekelompok dokter dan aktivis anti-aborsi, tidak memiliki hak hukum untuk menuntut.

Baca juga : Mahkamah Agung AS Terbagi dalam Kasus Larangan Aborsi Idaho

Namun mereka membiarkan pintu terbuka bagi upaya lain untuk membatasi ketersediaan obat tersebut.

Mifepristone adalah salah satu dari dua obat yang digunakan dalam pengobatan aborsi, yang saat ini merupakan metode paling umum untuk mengakhiri kehamilan di AS.

Penggugat, yang dikenal sebagai Alliance for Hippocratic Medicine, berpendapat persetujuan obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) harus dicabut.

Baca juga : Mahkamah Agung AS Mendengar Klaim Kekebalan Donald Trump

Namun dalam argumen mengenai kasus tersebut pada Maret, beberapa dari sembilan hakim pengadilan terdengar skeptis ada penggugat yang menderita kerugian akibat ketersediaan mifepristone, yang diperlukan untuk memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan tuntutan.

“Para penggugat memiliki keberatan yang tulus secara hukum, moral, dan ideologis terhadap aborsi elektif dan terhadap peraturan FDA yang longgar,” tulis Hakim Brett Kavanaugh di pengadilan, “tetapi mereka gagal menunjukkan” adanya kerugian yang sebenarnya.

“Keinginan penggugat untuk mengurangi ketersediaan obat bagi orang lain tidak menjadi alasan untuk menuntut,” tulisnya juga.

Baca juga : Pengadilan Agung Florida Memungkinkan Amendemen Hak Aborsi 

Pengadilan tinggi membatalkan Roe v Wade, yang secara efektif membatalkan hak federal atas aborsi, pada Juni 2022. Sejak itu, 21 negara bagian telah membatasi aborsi pada usia kehamilan lebih awal dari standar yang ditetapkan. Tujuh belas dari mereka telah melarang prosedur ini dalam enam minggu atau lebih awal.

Keputusan hari Kamis ini tidak ada hubungannya dengan undang-undang ini – aborsi dengan obat-obatan masih ilegal di negara-negara yang melarang aborsi. Namun pil aborsi telah bertindak sebagai solusi efektif terhadap larangan tersebut, dengan ribuan pil mengalir ke negara-negara yang melakukan pembatasan melalui pos.

Aktivis pro-choice merasa yakin bahwa akses terhadap pil aborsi tetap dipertahankan, namun mereka memperingatkan bahwa keputusan Mahkamah Agung merupakan sebuah kemenangan yang sah.

Baca juga : Mahkamah Agung AS Mencabut Penangguhan UU Imigrasi Kontroversial Texas

Setidaknya tiga negara bagian – Missouri, Kansas dan Idaho – juga menentang persetujuan FDA terhadap obat tersebut di pengadilan. Keputusan Mahkamah Agung pada hari Kamis tidak mengesampingkan tantangan-tantangan ini di masa depan.

“Keputusan ini bukanlah sebuah kemenangan bagi aborsi, namun hanya mempertahankan status quo,” kata Nancy Northup, presiden Pusat Hak Reproduksi yang pro-pilihan dalam sebuah pernyataan.

“Serangan terhadap pil aborsi tidak akan berhenti sampai di sini – gerakan anti-aborsi melihat betapa pentingnya pil aborsi di dunia pasca-Roe.”

Dalam sebuah pernyataan, Presiden Joe Biden menggemakan komentar tersebut, dengan mengatakan keputusan tersebut “tidak mengubah fakta bahwa perjuangan untuk kebebasan reproduksi terus berlanjut”.

“Pertaruhannya sangat besar bagi perempuan di seluruh Amerika,” katanya.
Kelompok anti-aborsi mengkritik keputusan tersebut. Namun kelompok-kelompok ini juga mengindikasikan bahwa perlawanan akan terus berlanjut.

“Ini adalah hari yang menyedihkan bagi semua orang yang menghargai kesehatan perempuan dan kehidupan anak-anak yang belum lahir,” kata Katie Daniel, direktur kebijakan negara bagian Susan B Anthony Pro-Life America. “Tetapi perjuangan untuk menghentikan obat-obatan aborsi pesanan yang berbahaya belum berakhir.”

Aborsi diperkirakan akan menjadi isu utama dalam pemungutan suara pada musim gugur ini.

Sejak Roe v Wade dibatalkan, hal ini telah menimbulkan masalah bagi sebagian anggota Partai Republik, yang terjebak di antara kelompok yang menentang aborsi, dan pemilih umum yang secara luas mendukung akses terhadap prosedur tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik, telah menyerukan kompromi dari anggota partainya, dengan menyatakan bahwa larangan ketat akan merugikan secara politik.

Pada Kamis pagi, saat berbicara kepada anggota DPR dari Partai Republik, Trump tampaknya menganjurkan pengecualian terhadap undang-undang anti-aborsi, dengan mengatakan "seperti Ronald Reagan, Anda harus memiliki tiga pilihan: kehidupan sebagai ibu, pemerkosaan, dan inses".

Dia menambahkan: "Tetapi Anda harus mengikuti kata hati Anda sendiri."

Regimen dua obat ini disetujui untuk digunakan hingga usia kehamilan 10 minggu oleh FDA tahun 2000. Seorang pasien pertama-tama diberikan mifepristone untuk menginduksi aborsi dan kemudian misoprostol untuk mengosongkan rahim.

Sejak 2016, FDA telah memudahkan akses terhadap obat tersebut dan mengizinkan dokter untuk mengadakan janji temu virtual dengan pasien dan mengirimkan resep melalui pos. Persetujuan terbaru tersebut dipertanyakan dalam kasus ini.

Hampir dua pertiga dari semua aborsi di AS saat ini adalah aborsi dengan obat-obatan, menurut Guttmacher Institute, yang mendukung akses terhadap prosedur tersebut.

Lebih dari satu juta kehamilan dihentikan di AS pada tahun lalu, jumlah tertinggi dalam satu dekade terakhir, kata lembaga tersebut.

Selama dua dekade penggunaan, FDA, American College of Obstetrics and Gynecologists (ACOG) dan organisasi medis utama lainnya telah menyatakan bahwa mifepristone dan misoprostol aman untuk digunakan.

Penelitian di AS menunjukkan aborsi dengan obat-obatan sekitar 95% efektif dalam mengakhiri kehamilan dan memerlukan tindak lanjut medis lebih lanjut dalam waktu kurang dari 1%. (BBC/Z-3)