UE Desak Inggris soal Brexit

PRESIDEN Uni Eropa Donald Tusk meminta pembahasan mengenai Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa) dilakukan segera. Hal itu dikatakan Tusk saat bertemu Perdana Menteri Inggris, Theresa May di London, Kamis (8/9). Referendum yang dilakukan warga Inggris pada 23 Juni 2016 menghasilkan keinginan negara itu keluar dari keanggotaan UE atau Brexit. Hasil tersebut membuat PM Inggris kala itu, David Ca­meron, mengundurkan diri dan menyerahkan tugas negosiasi Brexit kepada penggantinya, Theresa May. Sejauh ini belum ditentukan bagaimana Inggris akan me­ninggalkan UE. “Saya menyadari itu tidak mudah, tapi saya masih berharap kalian akan siap memulai prosesnya sesegera mungkin,” kata Tusk pada pertemuan di Downing Street, kantor PM Inggris. Akan tetapi, May tidak memiliki rencana untuk memulai prosedur normal untuk meninggalkan UE hingga tahun depan. Dia mengatakan kepada Tusk, Inggris ingin proses Brexit berjalan lembut dan mereka masih memiliki isu penting untuk didiskusikan. Di hadapan sidang Parlemen Inggris sehari sebelumnya, May mengingatkan pemerintah tidak akan buru-buru menerangkan bagaimana akan meninggalkan Uni Eropa (UE). Negosiasi keluar dari UE, kata dia, tidak akan digulirkan hingga tahun depan.

“Saya tahu banyak orang menginginkan proses yang cepat dan ingin memahami seperti apa Inggris pasca-B­rexit. Kami masih terus menyiapkan tugas besar tersebut. Kami tidak akan mengambil keputusan sampai kami siap. Kami tidak akan mengumumkannya lebih awal dan tidak akan terus-menerus berkomentar,” tutur May di hadapan parlemen. Selaku Presiden UE, Tusk kini sedang berkeliling ke kota-kota besar Eropa sebelum menghadiri konferensi tingkat tinggi di Slovakia bulan ini dengan 27 pemimpin UE, kecuali Inggris. Konferensi itu salah satunya membahas soal Brexit. UE sepertinya menanti sikap jelas dari Inggris soal kelanjutan hasil referendum yang telah mereka gelar Juni lalu. Komisioner Uni Eropa Valdis Dombrovskis memperingatkan bahwa UE tidak akan membiarkan Inggris mendapat keuntungan dari industri keuangan mereka ketika gerakan bebas tenaga kerja pada masa Brexit. (AFP/Ire/I-1)