Diplomasi untuk Atasi Konflik Laut China Selatan

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Barack Obama memeringatkan Beijing untuk mematuhi putusan Arbitrase Internasional yang menolak klaim Tiongkok atas kepemilikan sebagian besar teritori yang disengketakan di Laut China Selatan. Sikap Tiongkok yang berke-ras menolak putusan itu dinilai dapat meningkatkan ketegangan antarnegara dan dapat mengancam keamanan regional. Sikap keras ‘Negeri Tirai Bambu’ dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya konfrontasi militer antarnegara adidaya di dunia.

“Keputusan Arbitrase Internasional pada Juli lalu sifatnya mengikat semua pihak dan tentu saja membantu untuk memperjelas hak-hak kema­ritiman di kawasan tersebut,” kata Obama di hadapan sejumlah kepala negara Asia Tenggara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Vientiane, Laos, kamis (8/9). “Saya mengakui ini menimbulkan ketegangan, tetapi saya juga berharap untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa maju bersama untuk menurunkan ketegangan dan mempromosikan diplomasi serta stabilitas,” tutur Obama. Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, pada Juli lalu, telah memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas sebagai besar wilayah perairan yang dilintasi perdagangan dengan nilai US$5 trilun itu tidak memiliki dasar hukum. Kendati telah ada keputusan dari Arbitrase Internasional, Tiongkok tetap tidak peduli. Kementerian Pertahanan Filipina merilis gambar sejumlah kapal Tiongkok berada di sekitar Dangkalan Scarborough yang disengketakan. Kapal-kapal itu dikerahkan untuk membangun di pulau karang yang menyambung membentuk segi tiga. Aktivitas kapal Tiongkok itu telah membuat Filipina khawatir.

Lembar sampah
Setelah Arbitrase Internasional mengambil keputusan, Beijing bereaksi keras. Tiongkok menegaskan pihaknya tetap mengabaikan keputusan yang disebutnya sebagai ‘lembar sampah’. Padahal, keputusan itu memiliki kekuatan hukum dan didasarkan pada Kovensi PBB tentang Hukum Laut. Sebaliknya, peringatan Presiden AS ditanggapi keras oleh Tiongkok yang meminta AS tidak boleh campur tangan sengketa di Laut China Selatan, apalagi AS bukan termasuk pihak yang bersengketa.
Sengketa wilayah Laut China Selatan bukan hanya melibatkan Tiongkok dan Filipina. Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta Taiwan juga bersengketa dengan Tiongkok yang mengklaim sebagian besar wilayah mereka di kawasan Laut China Selatan. Dalam KTT ASEAN, PM Ti-ongkok Li Keqiang juga hadir. Dalam pernyataan bersama, mereka mengungkapkan pen­tingnya menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kebebasan pelayaran, dan penerbangan di atas kawasan Laut China Selatan. “Kami berharap AS dapat mengambil sikap objektif dan adil serta menunjukan respeknya pada masalah Laut China Selatan,” kata juru bicara Kemenlu Tiongkok Hua Chunying di Beijing, Kamis (8/9).(AFP/I-3)