G-20 Harus Utamakan Pertumbuhan Ekonomi

DANA Moneter Internasional (IMF) mendesak negara-negara G-20 membuat kebijakan lebih kukuh dan komprehensif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Demikian catatan IMF yang disampaikan kepada para kepala negara yang menghadiri KTT G-20 di Hangzhou, Tiongkok, 4-5 September.

Minimnya reformasi struktural dan investasi publik di antara anggota G-20 merupakan alasan utama di balik rendahnya pertumbuhan ekonomi. Menurut IMF, tahun ini akan menjadi tahun kelima berturut-turut dengan pertumbuhan PDB global di bawah rata-rata 3,7%.

“Pendulum politik mengayun ke arah keterbukaan ekonomi. Namun, tanpa kebijakan yang kuat, dunia bisa mengalami pertumbuhan mengecewakan untuk waktu lama,” kata Ketua IMF Christine Lagarde.

Dalam menanggapi fenomena antiperdagangan, lanjut Lagarde, IMF meminta anggota G-20 mere­vitalisasi kebijakan dan memastikan manfaat perdagangan bebas. “Anggota G-20 juga harus mengurangi hambatan perdagangan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.”

Pada forum tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada UMKM untuk mendukung keinklusifan dan pembangunan infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia.

Selama di Hanzhou, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xie Jinping dan Presiden Argentina. Jokowi juga menghadiri pertemuan bisnis, mengunjungi sentra bisnis, dan menghadiri pelatihan vokasional.

Menurut Menlu Retno Marsudi, Indonesia dan Tiongkok sepakat memperpanjang kerja sama Bilateral Currency Swap Agreement selama tiga tahun ke depan. Sebelumnya, kerja sama tersebut telah dimulai sejak 2013 dan berakhir tahun ini dengan nilai US$100 miliar.

“Indonesia menegosiasikan ulang agar kerja sama tersebut dilanjutkan hingga 2019. Presiden Xi Jinping sepakat kerja sama dilanjutkan sampai 2019 dengan nilai US$130 miliar,” ungkap Retno.

Dalam pandangan CEO Forbes Media, Steve Forbes, Indonesia sudah berada pada jalur dan kebijakan ekonomi tepat dalam menyikapi persaingan ekonomi global.

“Salah satunya dengan menghilangkan hambatan perdagangan. Kami memandang Indonesia secercah harapan, dimulai dengan amnesti pajak. Ke depan, Indonesia juga harus mengurangi pajak perusahaan,” tandas Steve Forbes. (Nov/Ths/Ant/X-4)