Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Politikus veteran Lai Ching-te akan menjadi sorotan internasional sebagai presiden baru Taiwan. Pria lulusan Harvard berusia 64 tahun itu meraih mengalahkan rivalnya dari partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih, dalam pemilu yang digelar, Sabtu (13/1). .
Dalam kampanyenya, anak seorang penambang batu bara itu berjanji akan membela demokrasi Taiwan dan menolak klaim Beijing atas pulau tersebut.
Ini merupakan masa jabatan ketiga berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Partai Progresif Demokratik (DPP). Presiden sebelumnya, Tsai Ing-wen juga merupakan anggota partai ini.
Dalam pidatonya, Lai mengatakan ini merupakan kemenangan bagi komunitas negara-negara demokrasi. “Kami menyampaikan kepada komunitas internasional bahwa antara demokrasi dan otoritarianisme, kami akan berpihak pada demokrasi,” katanya.
Dia pun berjanji untuk melanjutkan kebijakan Presiden Tsai Ing-wen yang sudah habis masa jabatannya dalam membangun kekuatan militer Taiwan sebagai modal pertahanan terhadap potensi invasi dari Tiongkok.
Namun sikap blak-blakannya – yang ia tingkatkan dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilihan presiden – telah memicu kemarahan Beijing. Tiongkok menganggapnya sebagai "poltikus keras kepala" untuk kemerdekaan Taiwan dan penyabot perdamaian.
Tiongkok memperingatkan bahwa politikus yang bersuara lembut itu akan menjadi penyebab "perang dan kemunduran" di negara tersebut..
Putra seorang penambang batu bara
Tidak seperti kebanyakan elite politik Taiwan, Lai berasal dari keluarga sederhana. Lahir pada tahun 1959, ia dibesarkan oleh ibunya bersama lima saudara kandung lainnya di sebuah dusun pedesaan di New Taipei City, setelah ayahnya yang seorang penambang batu bara meninggal ketika dia masih balita.
Setelah lulus dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, Lai bekerja di sebuah rumah sakit di Taiwan selatan sebelum mengalihkan perhatiannya ke politik pada tahun 1996 selama Krisis Selat Taiwan Ketiga. “Momen penentu saya terjadi ketika petualangan militer Tiongkok... mengancam wilayah kami dengan latihan tembakan langsung dan rudal,” tulisnya dalam artikel opini untuk The Wall Street Journal pada Juli lalu. “Saya memutuskan bahwa saya mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam demokrasi Taiwan dan membantu melindungi eksperimen baru ini dari pihak-pihak yang ingin merugikan.”
Dia menjabat sebagai anggota parlemen, walikota kota Tainan di bagian selatan dan perdana menteri sebelum ditunjuk menjadi wakil presiden Tsai Ing-wen. (AFP/M-3)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved