Rabu 18 Februari 2015, 00:00 WIB

Hukum tidak Dapat Ditawar

Hukum tidak Dapat Ditawar

MI/SUSANTO

 
MENTERI Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menegaskan pemerintah wajib memberi perlindungan dan pendampingan hukum bagi WNI yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri. Meski begitu, pemerintah mengingatkan agar WNI selalu menghormati hukum yang berlaku di negara lain.

"Tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengintervensi hukum yang berlaku di negara lain," ucap Retno dalam Orasi Ilmiah Perkembangan dan Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia yang disampaikan dalam Upacara Dies Natalis Ke-69 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemarin.

Ketika perlindungan dan pembelaan hukum yang dilakukan Kemenlu tidak membuahkan hasil, tegas Retno, "Kegagalan itu bukan karena diplomasi tidak optimal, tapi sekali lagi, karena sistem hukum yang berlaku di negara lain tidak dapat ditawar."

Pada kesempatan lain, di hari yang sama, Retno pun menegaskan kebijakan hukuman mati merupakan bagian dari penegakan hukum yang positif di Indonesia untuk jenis kejahatan luar biasa.

"Saya ulangi, keputusan hukuman mati yang dibuat pengadilan Indonesia tidak ditujukan pada negara, bangsa, maupun warga negara tertentu, tetapi untuk kejahatan yang sangat keji," kata Retno dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi RI pada 2007, sambungnya, telah memutuskan hukuman mati tidak melanggar Konvensi Internasional. Sesuai dengan Pasal 6 Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, hukuman mati dapat dilaksanakan untuk tindak kejahatan yang sangat serius melalui proses peradilan adil dan terbuka.

Pernyataan itu disampaikan Retno sebagai tanggapan atas desakan beberapa pihak agar RI mempertimbangkan kembali hukuman mati beberapa terpidana mati kasus peredaran narkoba, di antaranya warga negara asing. Desakan terbesar datang dari pemerintah Australia yang dua warga negaranya, yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, akan dieksekusi mati setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penyelundupan narkotika skala besar di Bali.

"Kami mengerti posisi pemerintah Australia untuk menunjukkan kehadiran bagi warga negaranya. Harus digarisbawahi ini murni masalah penegakan hukum," ujar Retno. (AU/Ant/I-1)

Baca Juga

AFP

Aksi Protes Meluas, Polisi Moralitas di Iran Dikabarkan Bubar

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 05 Desember 2022, 21:16 WIB
Aksi protes selama lebih dari dua bulan dipicu kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Iran yang meninggal setelah ditangkap aparat...
ATTA KENARE / AFP

Aktivis Iran Tepis Klaim Polisi Moralitas Dihapus

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 05 Desember 2022, 20:54 WIB
Ada juga seruan di media sosial untuk pemogokan tiga hari, lebih dari dua bulan setelah gelombang kerusuhan sipil yang dipicu oleh kematian...
Ist

Penjualan Senjata Global Meningkat selama 7 Tahun

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 05 Desember 2022, 18:34 WIB
Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 juga meningkatkan tantangan rantai pasokan bagi perusahaan senjata di seluruh dunia, kata...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya