Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin membatalkan kewajiban vaksinasi covid-19 untuk seluruh prajurit dan staf Pentagon. Keputusan itu berdasarkan permintaan Kongres.
Rancangan Undang-undang (UU) tentang Pengeluaran Pertahanan 2023 semula mewajibkan mandat tersebut dengan mengalokasikan anggaran untuk pembelian vaksin. Tapi Kongres menolaknya.
Eksekutif melunak dengan penolakan Kongres dengan menghapus poin tersebut. Austin mengumumkannya melalui sebuah memo.
Tetapi, Austin meyakini Departemen Pertahanan akan terus memerangi covid-19. "Kami telah meningkatkan kesehatan anggota layanan kami dan kesiapan pasukan, dan kami telah memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada rakyat Amerika," tulisnya.
Meskipun tidak wahib, dia akan mendorong vaksinasi covid-19, dan memberi tahu para komandan yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan prajurit. “Tanggung jawab dan wewenang ini mencakup kemampuan untuk menjaga kesiapan militer, kohesi unit, ketertiban dan disiplin yang baik, serta kesehatan dan keselamatan pasukan gabungan yang tangguh,” tambahnya.
Isu mandat vaksin yang telah menjadi masalah politik yang banyak diperdebatkan, yang telah memecah belah AS. Kewajiban itu memaksa lebih dari 8.400 tentara keluar dari militer karena menolak mematuhi perintah vaksinasi.
Ribuan lainnya meminta pengecualian dengan alasan agama dan medis. Austin mengatakan personel yang mengundurkan diri atau dipecat karena menolak divaksinasi dapat mengajukan pengubahan kategori pemecatan. Tetapi dia tidak menyebut ketentuan yang dapat membuat mereka dapat bergabung kembali dengan kesatuan.
Persyaratan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk fiskal 2023 meminta mandat itu diakhiri. Hal ini menjadi kemenangan bagi Partai Republik.
Fraksi itu mendorong pencabutan mandat dan telah mengancam akan menahan RUU tersebut jika tidak dipenuhi eksekutif. Perwakilan Republik Kevin McCarthy, yang telah menjadi Ketua DPR, berpendapat bahwa mandat tersebut menghambat rekrutmen tentara.
Namun Austin mengatakan belum melihat data resmi kewajiban vaksinasi covid-19 menghambat perekrutan. Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh mengatakan mandat itu tampaknya memiliki dampak yang sangat minim pada perekrutan.
Singh juga mengatakan bahwa mayoritas prajurit yang mengikuti jajak pendapat dari Januari hingga September 2022 menyatakan tidak terpengaruh oleh kewajiban vaksinasi. (CNA/OL-12)
