Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MILITER Tiongkok mengatakan telah mengusir sebuah kapal angkatan laut Amerika Serikat (AS) yang "secara ilegal menyusup" ke perairan dekat Kepulauan Spratly di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan.
“Tindakan militer AS sangat melanggar kedaulatan dan keamanan Tiongkok,” kata juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat, Tian Junli.
Baca juga: Rusia Gunakan Musim Dingin Sebagai Senjata
Kapal AS, USS Chancellorsville, sebuah kapal penjelajah rudal, baru-baru ini berlayar melalui Selat Taiwan. Tidak ada komentar segera dari militer AS.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan di bawah sembilan garis putus-putus yang diputuskan oleh pengadilan internasional pada tahun 2016 tidak pantas. Ia mengabaikan keputusan itu, malah membangun pulau buatan dan memperluas aktivitas militer di laut, yang juga diklaim oleh Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Taiwan.
Tian menuduh AS sebagai pembuat risiko keamanan di daerah tersebut, mengklaim pelayaran oleh USS Chancellorsville adalah bukti lain dari hegemoninya dalam navigasi dan militerisasi Laut Tiongkok Selatan.
Komando Teater Selatan mengatakan di akun media sosial WeChat bahwa pasukan Tiongkok akan tetap dalam "siaga tinggi”.
AS telah menolak klaim ekspansif Tiongkok di perairan yang kaya sumber daya.
Tiongkok telah mengirim sejumlah kapal perang melalui Laut Tiongkok Selatan dalam beberapa tahun terakhir dalam apa yang disebutnya latihan kebebasan navigasi, dan juga menyatakan dukungan untuk kesepakatan tentang kode etik yang mengikat dan langkah-langkah membangun kepercayaan lainnya.
Pada kunjungan pekan lalu ke Palawan di tepi perairan yang disengketakan, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan AS akan mendorong kampanye internasional melawan perilaku tidak bertanggung jawab di Laut Tiongkok Selatan.
“Kita harus membela prinsip-prinsip seperti menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, perdagangan sah tanpa hambatan, penyelesaian sengketa secara damai, dan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan, dan di seluruh Indo-Pasifik,” katanya dalam sebuah pidato.
Pulau-pulau buatan Tiongkok mencakup setidaknya tujuh pos terdepan di Spratly, di mana telah dibangun pelabuhan, instalasi militer dan lapangan terbang. (Aljazeera/OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved