Kepala Junta Myanmar Serukan Kemandirian Negara di Tengah Krisis Politik

KEPALA junta Myanmar Min Aung Hlaing mengimbau rakyat agar mandiri karena negara akan maju dan stabil hanya melalui kerja sama, di tengah kesengsaraan politik yang melanda negara tersebut.

"Secara politik, kami menghadapi berbagai jenis kritik dan pembatasan," kata pemimpin kudeta itu di stasiun televisi negara MRTV, Senin (1/11), menandai sembilan bulan penggulingan pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

"Sekarang saatnya rakyat harus bekerja sama untuk memastikan pembangunan dan stabilitas negara," tuturnya.

Baca juga: Pembantu Senior Suu Kyi Divonis 20 Tahun Penjara

Dalam pidatonya, Jenderal Min Aung Hlaing juga mengatakan pihak berwenang sedang mempertimbangkan untuk membuka kembali Myanmar karena pandemi kini telah terkendali, meskipun sempat dilanda gelombang ketiga covid-19 yang parah.

Dia mengatakan lebih dari 35% populasi Myanmar berusia 45 tahun ke atas, dan hampir 1 juta siswa berusia 12 tahun ke atas telah divaksin covid-19.

ASEAN tidak mengundang jenderal tertinggi Myanmar dari pertemuan puncak regional, pekan lalu, setelah pemerintah militer tidak mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan para pemimpin yang digulingkan, termasuk Suu Kyi dan mantan presiden Win Myint.

Langkah itu terjadi karena blok itu memandang rezim telah gagal berbuat cukup untuk mengakhiri kekerasan setelah kudeta.

Pada pertemuan regional pekan lalu, para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan keprihatinan atas situasi di Myanmar, dan meminta junta untuk memenuhi komitmennya pada konsensus lima poin pertemuan para pemimpin ASEAN pada April.

Sebelumnya, Senin (1/11), perdana menteri dari Pemerintah Persatuan Nasional Mahn Win Khaing Than berjanji meningkatkan hubungan dengan negara tetangga Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN serta untuk memperluas daerah yang dikuasai oposisi di seluruh bangsa.

Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo juga meminta junta militer Myanmar untuk membebaskan tahanan politik di negara itu, kata Gedung Putih, Senin (1/11).

Bertemu di sela-sela KTT iklim COP26 di Glasgow, Biden dan Jokowi mmenyatakan keprihatinan tentang kudeta di Myanmar dan setuju bahwa militer harus menghentikan kekerasan, membebaskan semua tahanan politik dan mengembalikan demokrasi dengan cepat.

Biden menyatakan dukungan untuk posisi ASEAN di Myanmar, yang kepala militernya dilarang menghadiri pertemuan puncak virtual blok regional pekan lalu. (Straitstimes/OL-1)