Pemimpin ASEAN akan Kunjungi Myanmar Pekan Ini

KETUA dan sekretaris jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berencana untuk melakukan perjalanan ke Myanmar dalam minggu ini, meski perkumpulan yang beranggotakan 10 negara itu masih terbagi tentang bagaimana menanggapi kudeta militer di sana.

ASEAN yang memiliki kebijakan tidak campur tangan dalam urusan anggota, telah memimpin upaya diplomatik utama untuk menyelesaikan gejolak kekerasan yang mencengkeram Myanmar setelah penggulingan pemerintah yang dipilih secara demokratis pada Februari lalu.

Militer telah menahan pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi dan memenjarakan lawan politiknya di tengah tindakan keras mematikan terhadap pengunjuk rasa, mengakibatkan krisis pengungsi yang berkembang dan runtuhnya ekonomi.

Menteri Luar Negeri II Brunei Dato Erywan Pehin Yusof dan sekretaris jenderal ASEAN Lim Jock Hoi, dijadwalkan bertemu minggu ini dengan para pemimpin junta, di antara para pemangku kepentingan lainnya, menurut sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Baca juga: ASEAN Ingin Batalkan Usulan PBB untuk Embargo Senjata Myanmar

Sumber tersebut memperingatkan bahwa perjalanan bisa tertunda atau terganggu oleh hambatan logistik dan diplomatik pada menit-menit terakhir.

Tidak jelas apakah kedua tokoh tersebut berencana untuk bertemu dengan lawan junta, banyak dari mereka dipenjara atau bersembunyi. Juru bicara ASEAN dan Pemerintah Persatuan Nasional oposisi Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar. Misi ASEAN Brunei juga tidak menanggapi permintaan komentar.

Perjalanan yang direncanakan itu dilakukan lebih dari lima minggu setelah para pemimpin ASEAN mengumumkan "konsensus lima poin" untuk mengakhiri kekerasan, mempromosikan dialog, memberikan bantuan, menunjuk seorang utusan khusus dan mengirim delegasi yang dipimpin oleh utusan tersebut ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Namun, utusan khusus tersebut belum ditunjuk di tengah perpecahan di ASEAN mengenai pihak atau orang terbaik untuk pekerjaan itu, mandat utusan tersebut dan lamanya masa jabatan utusan tersebut.

Sebuah "kertas konsep" yang dirilis oleh Brunei kepada anggota ASEAN bulan lalu mengusulkan bahwa utusan itu memegang posisi tersebut hanya untuk sisa tahun ini, ketika akan ditinjau oleh ketua ASEAN berikutnya, kata tiga sumber yang akrab dengan konten tersebut.

Mereka mengatakan surat kabar itu juga mengusulkan pembatasan pekerjaan utusan untuk menengahi, bukan mendasarkan mereka di Myanmar, memberi mereka sedikit staf yang dibayar oleh negara asal utusan tersebut.

Kondisi tersebut dilihat oleh beberapa negara ASEAN secara fatal merusak status dan pengaruh utusan tersebut, kata mereka.

Brunei belum menanggapi kekhawatiran tersebut, sumber itu menambahkan. Utusan itu mewakili ketua, jadi secara teknis ditunjuk oleh Brunei, kata seorang diplomat.

ASEAN beroperasi pada pengambilan keputusan konsensus, tetapi merupakan pengelompokan demokrasi yang beragam, monarki absolut, bersama dengan negara-negara komunis otoriter dan satu partai, dan jarang mengambil sikap kuat pada isu-isu yang melibatkan salah satunya.

"ASEAN sedang berdarah. Ada banyak serangan diplomatik intra-ASEAN. Ada ketidakbahagiaan di sekitar," kata salah satu sumber yang akrab dengan negosiasi.

Pembelian Junta

Keempat sumber diplomatik itu mengatakan Indonesia dan Thailand, dua anggota terpenting ASEAN, berselisih soal utusan tersebut.

Indonesia pada awalnya lebih memilih satu utusan untuk memimpin satu satuan tugas sementara Thailand, yang militernya memiliki hubungan dekat dengan negara tetangganya Myanmar, mendorong badan "sahabat ketua" yang terdiri dari banyak perwakilan, kata sumber tersebut.

Juru bicara kementerian luar negeri Indonesia dan Thailand menolak mengomentari sikap mereka.

Kompromi yang didukung oleh sebagian besar negara Asean adalah untuk tiga utusan, kemungkinan terdiri dari perwakilan dari Indonesia, Thailand dan Brunei, kata dua sumber.

Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu di Tiongkok minggu depan untuk KTT tahunan Tiongkok-ASEAN. Jika ketidaksepakatan mereka pada utusan tidak diselesaikan sebelumnya, sumber mengatakan itu diharapkan akan diselesaikan di sela-sela KTT.

Tiongkok mempermudah resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Myanmar tetapi mengatakan situasi politik saat ini "sama sekali bukan apa yang ingin dilihat Tiongkok.

Sejak konsensus lima poin ASEAN diumumkan, junta Myanmar mengatakan mereka hanya akan mempertimbangkan proposal, termasuk kunjungan dari seorang utusan, setelah stabilitas dipulihkan.

Posisi rezim militer merusak klaim ASEAN tentang posisi bersatu, tetapi juga mencerminkan realitas diplomatik mengingat keanggotaan Myanmar dalam kelompok itu, , menurut para diplomat dan analis.

"Semua ini hanya berhasil jika ada dukungan penuh dari junta," kata seorang diplomat regional.

Perpecahan ASEAN juga mendukung penolakannya terhadap rancangan resolusi PBB untuk memberlakukan embargo senjata di Myanmar pekan lalu, kata tiga sumber.

Beberapa negara Asean merasa nyaman dengan pembekuan senjata yang dimasukkan dalam resolusi yang tidak mengikat, kata mereka, tetapi perlawanan yang dipimpin oleh beberapa negara anggota memastikan ASEAN meminta klausul tersebut dihapus. (Straitstimes/OL-13)

Baca Juga: Junta Myanmar Pindahkan Suu Kyi dan Myint ke Lokasi Rahasia