Presiden Baru Myanmar Janji Ubah Konstitusi

Presiden Htin Kyaw, yang baru dilantik sebagai presiden sipil pertama Myanmar dalam kurun waktu lebih dari setengah abad, berjanji akan mengubah konstitusi negeri itu yang merupakan produk militer sehingga memenuhi standar demokrasi.

Penegasan itu disampaikan Htin Kyaw dalam pidato pelantikannya sebagai presiden di gedung parlemen Myanmar, kemarin. Pelantik­an disaksikan ratusan anggota parlemen yang 80% di antaranya berasal dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) partai yang dipimpin oleh tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi tidak bisa diangkat menjadi presiden karena konstitusi negeri itu melarang presiden memiliki suami atau istri dan anak berkewarganegaraan asing. Suami dan dua anak Suu Kyi berkebangsaan Inggris.

Namun, upaya Kyaw itu diperkirakan bakal menemui jalan terjal dan berpotensi memunculkan konflik dengan militer. Militer yang memiliki hak veto atas perubahan konstitusi dipastikan bakal menolak perubahan konstitusi yang bakal mengurangi kekuasaan politiknya atau memberi jalan bagi Suu Kyi untuk menjadi presiden.

Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing, yang hadir dalam pelantikan, Minggu (27/3) telah menegaskan konstitusi harus ditegakkan dan militer harus menjadi sentral dalam politik. Dalam konstitusi saat ini militer memegang tiga pos penting, yakni kementerian pertahanan, dalam negeri, dan perbatasan.

Dalam pidato singkatnya, Htin Kyaw juga berjanji akan menjunjung demokrasi dan memperjuangkan kepentingan 56 juta rakyat negeri itu.

“Ini momen bersejarah bagi negara kita. Saya akan mengabdi pada konstitusi dan hukum yang berlaku serta bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik,” ujar orang dekat Suu Kyi itu.

Selain presiden, parlemen juga melantik dua wakil presiden, yakni Myint Swe dan Henry Van Thio, serta 18 anggota kabinet yang sebagian besar dari NLD. Yang termasuk anggota kabinet ialah Suu Kyi yang memimpin empat kementerian sekaligus, yaitu kementerian luar negeri, pendidikan, energi, dan kepresidenan. (AFP/AP/Aya/I-2)