Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

PM Australia Sebut tidak Ada Bukti Tiktok Salah Gunakan Data

Basuki Eka Purnama
05/8/2020 09:50
PM Australia Sebut tidak Ada Bukti Tiktok Salah Gunakan Data
Logo Tiktok terlihat di sebuah ponsel(AFP/Olivier DOULIERY )

PERDANA Menteri Australia Scott Morrison, Selasa (4/8), mengatakan tidak ada bukti Tiktok menyalahgunakan data milik ratusan juta pengguna mereka.

"Kami telah menyelidiki dengan seksama dan tidak ditemukan bukti bahwa ada penyalahgunakan data pengguna," ujar Morrison dalam pertemuan Forum Keamanan Aspen di Aspen, Colorado, Amerika Serikat (AS).

"Ada banyak hal yang memalukan di Tiktok namun begitulah media sosial," imbuhnya sembari tertawa.

Baca juga: Warga Australia Tewas dalam Ledakan di Beirut

Namun, lanjut Morrison, warga Australia harus menyadari bahwa Tiktok dan media sosial lainnya, termasuk yang dimiliki perusahaan asal AS, mengoleksi sejumlah besar informasi dari penggunanya.

Perbedaan Tiktok adalah informasi yang ada bisa diakses ke tingkat negara, mengacu pada kewajiban perusahaan Tiongkok untuk berbagi data dengan badan intelejen negara jika diperlukan.

"Namun, saya rasa, semua orang harus paham bahwa tidak ada sesuatu pun, hingga titik ini, yang menunjukkan bahwa keamanan di Tiktok terancam," tegas Morrison.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump, Senin (3/8), dengan alasan keamanan memberi tenggat selama enam pekan kepada ByteDance, perusahaan induk Tiktok, untuk menjual aplikasi itu kepada perusahaan AS atau akan dilarang beroperasi di 'Negeri Paman Sam' itu.

Saat ini, Microsoft tengah terlibat pembicaraan dengan ByteDance mengenai kemungkinan pembelian Tiktok.

Duta Besar Tiongkok untuk AS Cui Tiankai mengatakan bahwa sikap Trump yang memaksa penjualan Tiktok ke perusahaan AS melanggar prinsip pasar bebas.

"Ada intervensi politik yang luar biasa pada pasar. Ada diskriminasi terhadap perusahaan Tiongkok padahal perusahaan itu adalah perusahaan swasta," keluh Cui.

"Mengeluhkan Tiongkok tidak memberi perusahaan AS kesempatan bersaing namun pada saat yang sama memperlakukan perusahaan Tiongkok dengan tidak adil adalah sikap yang hipokrit," pungkasnya. (AFP/OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya