Pemerintah akan Sikat Pejabat Korup

PEMERINTAH junta militer Thailand memerintahkan untuk mengikis 6.000 'orang berpengaruh' yang terlibat korupsi, Rabu (9/3).

Gerakan baru yang diterapkan rezim digaungkan sebagai bentuk sikap antigratifikasi.

Korupsi, mafia terselubung, dan nepotisme kerap dilakukan pejabat Kerajaan Thailand, termasuk militer.

Pemerintah junta telah berjanji untuk mengatasi persoalan-persoalan itu.

Kini, para aparat intelijen yang tersebar di seluruh negeri telah memegang nama 6.000 'orang yang berpengaruh' itu.

Sebutan 'orang yang berpengaruh' kerap ditujukan kepada para bos mafia dan tokoh berkuasa yang melakukan perdagangan ilegal.

Daftar hitam yang termasuk pejabat pemerintah dan militer serta polisi dicurigai terlibat beragam sindikat kejahatan.

Wakil Perdana Menteri (PM) Jenderal Prawit Wongsuwon telah mengatakan hal itu, tetapi tanpa penjelasan lebih detail soal kejahatan yang dimaksud.

"Ada 6.000 orang dalam jaringan ini, beberapa di antara mereka pejabat pemerintah," kata Prawit.

Ia menambahkan penangkapan akan mulai digelar dua bulan mendatang.

Para jenderal militer yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2014 itu tampaknya ingin mencemerlangkan reputasi mereka dengan menjadi 'pembasmi kejahatan'.

Mereka menyuarakan secara rutin dan menindak kejahatan dari jaringan judi hingga pengemudi yang mabuk.

Di sisi lain, pihak rezim telah menekan kebebasan berbicara. Sejumlah tokoh politik yang menentang rezim dan simpatisan mereka ditangkap dengan tuduhan ingin menggulingkan pemerintah.

Namun, Prawit membela diri bahwa tindakan tegas hanya dilakukan kepada para penjahat, bukan kepada para pengkritik.

"Penindakan diutamakan bukan pada kelompok politikus tertentu," ucapnya. (AFP/Drd/I-1)