OKI Harus Jadi Solusi bagi Palestina

ORGANISASI Kerja Sama Negara Islam (OKI) harus mampu menjadi bagian dari solusi konflik Palestina-Israel.

Jika tidak mampu, kehadiran organisasi itu tidak lagi relevan.

Demikian disampaikan Presiden RI Joko Widodo, pada hari terakhir penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) OKI, di Jakarta, Senin (07/03).

Merunut awal pembentukan OKI, kata Jokowi, organisasi itu dibentuk untuk menggalang dukungan perjuangan Palestina.

"OKI harus menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Jika tak mampu jadi solusi, keberadaan mereka menjadi tidak relevan lagi. Sekali lagi, menjadi tidak relevan," kata Jokowi, menegaskan ucapannya.

Oleh karena itu, Jokowi mendesak penyelesaian perdamaian konflik Palestina-Israel tidak ditunda-tunda.

Pasalnya, kondisi di negeri itu, terutama di Al-Quds Al-Sharif (Jerusalem) kian mengkhawatirkan karena banyak kebijakan sepihak dan ilegal serta hukuman kolektif Israel yang menyulitkan Palestina.

Situasi itu, kata Jokowi, harus dihadapi bersama dan dilawan.

"Dunia Islam kembali menyerukan agar proses perdamaian jangan ditunda-tunda lagi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui 'Solusi Dua Negara'," ujarnya.

Untuk membantu penyelesaian konflik Palestina, Indonesia telah menunjuk konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Palestina, serta segera meresmikan Kantor Konsulat Kehormatan RI di Ramallah, Palestina.

Pada pembukaan KTT hari terakhir, Senin (07/03), Presiden Palestina Mahmoud Abbas turut menyampaikan kekhawatirannya terhadap nasib rakyatnya.

Ia mengatakan tidak akan menerima solusi sementara karena tidak akan mengubah kondisi.

"Kami tidak akan menerima solusi sementara apa pun seperti yang diminta oleh Israel. Solusi sementara tidak ada artinya dan tidak mengatasi apa pun."

Palestina mengaku menyambut baik inisiatif Prancis untuk menggelar Konferensi Perdamaian Internasional tahun ini.

Langkah ini untuk mengumpulkan dukungan multilateral berdasarkan hukum internasional.

Pada kesempatan itu, Palestina juga meminta negara anggota OKI untuk memberi konsep dari inisiatif bukan merusak OKI.

Lagi pula, tambah Abbas, jika Israel mengundurkan diri dari tanah Arab, seluruh warga Arab dan negara Islam akan membangun hubungan politik dengan Israel.

"Israel harus mengambil langkah dan Arab akan merespons dengan mengambil langkah damai untuk perdamaian dan keamanan kawasan," tambahnya.

Pendekatan DK PBB

Abbas juga menyampaikan pentingnya ia ke Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan okupasi di Jerusalem.

Dia meyakini persoalan ini bisa terselesaikan dalam beberapa bulan jika ada niat baik Israel.

Tujuh dekade merupakan waktu terpanjang okupasi sepanjang sejarah manusia modern.

Abbas mengatakan Palestina perlu meningkatkan dana bantuan atas nama Al Quds untuk melanjutkan proses penyelesaian.

Sekretaris Jenderal OKI Iyad Ameen Madani mengatakan organisasi itu akan terus mendukung keberadaan Palestina dan Al Quds dan memperhatikan fakta keberlangsungan identitas agama Islam dan Kriten di Palestina.

Selain itu, menghidupkan kembali Kuartet Timur Tengah yang meliputi Amerika Serikat (AS), Rusia, PBB, dan Uni Eropa untuk menjadi mediator.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Soukry mengatakan negaranya menjunjung kemerdekaan Palestina dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
(nov/I-1)