Thailand Minta Wali Nanggroe dan Suhendra Jadi Juru Damai

BELUM selesainya konflik di Thailand selatan membuat otoritas Negeri Gajah Putih tersebut meminta Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar dan tokoh intelijen Suhendra Hadikuntono menyiapkan skema perdamaian di wilayah tersebut.

Keduanya diharapkan bisa memberikan formula yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung sejak lama tersebut.

Menurut Suhendra, Jenderal Sutipan Siririkanon dari Komisi Militer Parlemen Thailand telah menghubungi dan meminta kesediaannya untuk membantu mencarikan solusi penyelesaian konflik di Thailand selatan.  soal kesediaannya berperan menjadi juru damai Thailand selatan,

Suhendra mengaku bersedia namun akan tetap berkonsultasi dan minta restu dulu kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga : Thailand Temukan Kasus Kedua Virus Pneumonia Tiongkok

"Ini suatu kehormatan bagi saya pribadi. Tapi bagaimana pun, saya ini masih warga negara Indonesia, sehingga saya tetap akan minta restu Bapak Presiden Jokowi terlebih dahulu. Jangan sampai ada kesan kita melangkahi beliau," ujar Suhendra, Rabu (29/1).

Suhendra mensmbahkan, bersama Malik Mahmud, akan segera menyiapkan road map dan skema perdamaian di Thailand selatan. Secara garis besar, perdamaian antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang melahirkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 akan menjadi acuan penyusunan skema perdamaian di Thailand selatan.

"Saya dan Wali Nanggroe segera berangkat ke Thailand selatan untuk melakukan identifikasi masalah dan pembicaraan awal dengan semua pemangku kepentingan yang terkait konflik di Thailand selatan," tegas Suhendra.

Konflik di Thailand selatan terjadi sejak awal 1960-an. Mayoritas penduduk di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla yang berada di Thailand selatan adalah kaum muslim. (RO/OL-7)