Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
AMERIKA Serikat (AS) mengatakan pihak mereka siap untuk terlibat tanpa prasyarat dalam negosiasi serius dengan Iran menyusul eskalasi konflik antara dua musuh bebuyutan.
Ketegangan antara Teheran dan Washington mulai meningkat pada 2018 setelah Presiden Doanld Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir penting antara Iran dan kekuatan dunia. Kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengekang program nuklir Iran dan mencegah dari mendapatkan senjata nuklir.
Terbaru, pembunuhan jenderal top Iran, Iran Qasem Soleimani oleh serangan udara yang diotorisasi oleh Trump menyeret kedua negara ke ambang konflik bersenjata dan memengaruhi kawasan Timur Tengah.
Dalam sepucuk surat kepada Dewan Keamanan PBB, Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengatakan AS siap untuk bernegosiasi dengan rezim ‘Negeri Para Mullah’. “Dengan tujuan mencegah bahaya perdamaian dan keamanan internasional lebih lanjut atau eskalasi oleh rezim Iran,” kata surat itu.
Dalam surat itu, AS membenarkan pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani sebagai tindakan membela diri. Surat itu mengutip Pasal 51 Piagam PBB, yang mengharuskan negara untuk segera melaporkan kepada Dewan Keamanan segala tindakan yang diambil dalam melaksanakan hak membela diri.
“AS akan mengambil tindakan tambahan ‘seperlunya’ di Timur Tengah untuk melindungi personel dan kepentingannya,” tambah surat itu.
Tetapi Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi, menyebut tawaran pembicaraan AS tidak bisa dipercaya manakala AS terus memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran.
Iran juga mengutip Pasal 51 sebagai pembenaran atas serangannya terhadap pangkalan AS di Irak baru-baru ini.
Dalam surat Iran, Ravanchi menulis Teheran tidak mencari eskalasi atau perang setelah menggunakan haknya untuk membela diri dengan mengambil respons militer yang terukur dan proporsional dengan menargetkan pangkalan udara AS di Irak.
"Operasi itu tepat dan menargetkan sasaran militer sehingga tidak meninggalkan kerusakan yang mengiringi pada warga sipil dan aset sipil di daerah itu," ujarnya.
Trump sebelumnya telah menawarkan untuk pembicaraan dengan Iran tanpa prasyarat dan untuk bertemu Presiden Hassan Rouhani. Trump ingin kesepakatan baru yang juga akan mengekang program rudal balistik Iran dan keterlibatannya dalam konflik regional.
Pada September lalu, Ayatollah Khamenei mengatakan Iran tidak akan pernah terlibat dalam pembicaraan bilateral. Ia menyebut sudah menjadi kebijakan AS untuk menekan Iran.
Khamenei mengatakan jika AS bergabung kembali ke kesepakatan nuklir, mereka bisa mengambil bagian dalam pembicaraan multilateral dengan Iran dan pihak-pihak lain untuk mencapai kesepakatan.
Jenderal Soleimani secara luas dianggap sebagai pejabat senior kedua Iran. Sebagai kepala Pasukan elit Garda Pengawal Revolusi, dia adalah seorang arsitek kebijakan Iran di kawasan tersebut.
Serangan AS terhadap Soleimani juga membunuh anggota milisi Irak yang didukung Iran, yang juga bersumpah akan membalas dendam.
Namun, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan kepada CBS News bahwa ‘intelijen’ mengindikasikan Iran telah meminta milisi sekutunya untuk tidak menyerang sasaran AS.
Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat AS telah menjadwalkan pemungutan suara, Kamis (9/1), untuk membatasi kemampuan Presiden Trump untuk menyatakan melawan Iran tanpa persetujuan khusus dari Kongres. (BBC/AFP/OL-11)
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved