Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KELOMPOK masyarakat adat yang memimpin demontrasi di Ekuador menolak tawaran Presiden Lenin Moreno untuk melakukan pembicaraan langsung guna mengakhiri demonstrasi terkait kenaikan harga BBM yang telah berlangsung lebih dari sepekan
Organisasi payung masyarakat adat Ekuador, CONAIE, menyatakan penolakan kelompoknya sembari mengatakan pihaknya bersedia bernegosiasi dengan pemerintah jika pemerintah telah mencabut keputusan penghapusan subsidi BBM.
"Dialog yang ia cari kurang kredibilitas," terang CONAIE dalam sebuah pernyataan, Jumat (11/10).
Kepala organisasi payung adat CONAIE Jaime Vargas pun menyerukan agar massa lebih meradikalisasi aksi demonstrasi.
"Tidak ada dialog dengan pemerintah pembunuh," tegas Vargas dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Aksi Protes Kenaikan BBM di Ekuador Berujung Bentrok
Bentrokan antara polisi antihuru hara dan demonstran yang mayoritas merupakan kelompok pribumi mewarnai demonstrasi yang telah memasuki hari ke-10 di Quito, ibu kota Ekuador.
Selama bentrokan tersebut, kelompok masyarakat adat Ekuador menangkap 10 polisi dan seorang perempuan yang kemudian dibebaskan.
Sementara itu, Moreno berharap dapat menyelesaikan krisis yang telah menyebabkan lebih dari lima orang tewas, 550 orang terluka, dan sekitar 100 orang lainnya ditangkap.
"Tanpa keraguan, ini akan segera diselesaikan," ujar Moreno kepada televisi pemerintah, Rabu (9/10) malam.
Kelompok-kelompok masyarakat adat yang kurang beruntung di lembah sungai Amazon dan Andes menuntut Moreno mengembalikan subsidi BBM yang dipotong pekan lalu setelah pinjaman US$4,2 miliar disepakati dengan The International Monetary Fund (IMF).
Hal tersebut mengakibatkan harga BBM melonjak sebesar 120% sejak 3 Oktober lalu. (OL-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved