Selasa 16 Juli 2019, 17:00 WIB

Gedung Putih Batasi Ketentuan Suaka Imigran

Tesa Oktiana Surbakti | Internasional
Gedung Putih Batasi Ketentuan Suaka Imigran

AFP
keluarga migran Amerika Tengah tiba di sebuah pusat istirahat Katolik Charities setelah dibebaskan dari tahanan federal di McAllen, Texas.

 

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) menyatakan permohonan suaka sebagian besar imigran yang melintasi perbatasan AS-Meksiko, tidak memenuhi persyaratan. Aturan baru yang digulirkan pada Selasa waktu setempat, bertujuan mendefinisikan kembali kelayakan suaka.

Langkah itu menjadi upaya terbaru pemerintahan Donald Trump, yang bertekad membendung aliran imigran tanpa dokumen ke Negeri Paman Sam. Gedung Putih tampaknya frustasi, ketika Kongres AS gagal memperkuat undang-undang imigrasi. Padahal, menghentikan arus imigran menjadi kebijakan utama Presiden AS saat ini.

Baca juga: Duterte Pertimbangkan Putuskan Hubungan dengan Islandia

"AS adalah negara yang murah hati, namun kesulitan mengatasi kasus penangkapan dan pemprosesan ratusan ribu imigran tanpa dokumen di sepanjang perbatasan selatan," ujar Jaksa Agung Bill Barr dalam pernyataan resmi.

"Aturan baru akan menekan komunitas penyelundupan oleh para imigran ekonomi. Mereka yang berusaha mengeksploitasi sistem suaka untuk mendapatkan akses ke wilayah AS," imbuh Barr.

Dalam regulasi teranyar, Gedung Putih menargetkan aliran baru gelombang ratusan imigran yang berasal dari Amerika Tengah dan negara-negara lain. Mereka berupaya melintasi perbatasan AS-Meksiko, dan meminta suaka. Permintaan seperti itu semakin banyak dilakukan keluarga imigran. Mayoritas imigran beralasan melarikan diri dari kekerasan endemis dan kemiskinan di negara asal. Mereka mencari peluang untuk tinggal di AS dan bisa bergerak bebas, sembari menanti putusan kasus yang memakan waktu dua tahun.

Pejabat imigrasi mengungkapkan banyak imigran menghilang di wilayah AS, tanpa pernah sekalipun hadir dalam agenda pemeriksaan di pengadilan. Adapun ketentuan dalam aturan baru menyebut suaka yang diajukan imigran dari perbatasan selatan tidak memenuhi syarat. Begitu juga dengan mereka yang belum meminta perlindungan suaka dari salah satu negara yang dilintasi, untuk sampai ke wilayah AS. Akan tetapi, aturan tersebut mengecualikan imigran yang memiliki bukti sebagai korban penyiksaan atau penganiayaan.

Belum jelas apakah pemerintah AS ingin para imigran mencari suaka di negara-negara yang pertama kali dilintasi, khususnya Guatemala dan Meksiko. Atau, bisa mengajukan permohonan suaka ke AS, dengan menunggu di negara-negara tersebut.

Kebijakan baru administrasi Trump langsung menjadi tantangan hukum, yang berulang kali menghambat upaya Gedung Putih untuk menurunkan jumlah imigran tanpa dokumen. American Civil Liberties Union (ACLU) siap menuntut aturan baru tersebut.

"Secara sepihak, pemerintahan Trump berusaha membalikkan komitmen hukum dan moral negara untuk melindungi mereka yang melarikan diri dari ancaman. Aturan baru ini jelas melanggar hukum, dan kami segera mengajukan tuntutan," pungkas Wakil Direktur ACLU, Lee Gelernt.

Perwakilan Partai Demokrat sekaligus pemimpin House Committee on Homeland Security, Bennie Thompson, menyebut aturan baru suaka terbilang xenofobia dan rasis. "Aturan baru itu melanggar hukum dan harus dihentikan pengadilan. Kami membutuhkan kebijakan imigrasi yang menekankan nilai-nilai Amerika. Presiden terlalu ambisus untuk menginjak-injak (imigran)," kata Thompson.

Pada Mei lalu, jumlah imigran yang ditahan Patroli Perbatasan AS mencapai 144 ribu orang, atau tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun pada Juni kemarin, jumlahnya mulai turun menjadi 104 ribu orang. Sebagian besar imigran yang ditangkap adalah kelaurga dari Guatemala, Honduras dan El Salvador.

Para pejabat AS menyatakan kondisi tahanan imigran sudah melampaui batas. Banyak anak-anak imigran ditahan dalam situasi tidak layak selama beberapa pekan, sampai proses rampung. Kebijakan suaka AS memicu gejolak politik di Meksiko dan Guatemala. Tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk menampung imigran sementara, atau menerima imigran yang ditolak AS.

Baca juga: Sepanjang 2018, 821 Juta Orang di Dunia Kelaparan

Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard, menegaskan negaranya bukan tempat pembuangan para pencari suaka. "Meksiko tidak sepakat dengan kebijakan yang membatasi suaka atau perlindungan, bagi mereka yang terancam di negara asal," tukas Ebrard.

Di lain sisi, Presiden Guatemala, Jimmy Morales, membatalkan agenda kunjungan ke Washington. Pertemuan itu berencana membahas kesepakatan terkait posisi Guatemala sebagai "negara ketiga yang aman" untuk permintaan suaka. Gagasan yang ditolak pengadilan konstitusi di Guatemala. (AFP/OL-6)

Baca Juga

AFP/Layanan Pers Kementerian Darurat Ukraina.

Serangan Rudal Rusia Tewaskan 18 Orang di Odesa Ukraina

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 17:00 WIB
Gubernur wilayah Odesa Maksym Marchenko menyebutkan total korban tewas 18 dan 31 dirawat di rumah sakit dalam unggahan di...
Dok. Pribadi

Konferensi Ulama Muslim di Malaysia Usulkan Pembentukan Majelis Ulama Asia Tenggara

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 16:52 WIB
"Kami senang bahwa konferensi ini menjadi awal yang baik bagi sebuah majelis permanen yang para ulamanya akan bertemu dari waktu ke...
AFP/Anwar Amro.

Qatar Bantu Militer Libanon yang Butuh Dana US$60 Juta

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 16:30 WIB
Krisis ekonomi menggerogoti nilai gaji tentara dan memangkas anggaran militer untuk pemeliharaan dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya