Pertama Kali Jepang Akui Etnik Ainu sebagai Warga Asli

PEMERINTAH Jepang memperkenalkan undang-undang pada Jumat (15/2) untuk mengakui etnik minoritas Ainu di negara itu sebagai orang asli untuk pertama kalinya. Etnik Ainu mendapat pengakuan tersebut setelah kelompok itu didiskriminasi selama puluhan tahun.

Orang-orang Ainu yang kebanyakan tinggal di Hokkaido utara, telah lama menderita akibat kebijakan asimilasi paksa. Sementara itu, diskriminasi telah berkurang secara bertahap, kesenjangan pendapatan dan pendidikan dengan seluruh Jepang, tetap ada.

"Penting untuk melindungi kehormatan dan martabat rakyat Ainu dan menyerahkan mereka kepada generasi berikutnya untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis dengan nilai-nilai yang beragam," kata juru bicara pemerintah terkemuka Yoshihide Suga kepada wartawan.

"Hari ini kami membuat keputusan kabinet tentang undang-undang untuk melanjutkan dengan kebijakan untuk menjaga kebanggaan rakyat Ainu."

RUU ini ialah yang pertama mengakui Ainu sebagai masyarakat adat dan menyerukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan berwawasan ke depan. Hal ini termasuk langkah-langkah untuk mendukung masyarakat dan meningkatkan ekonomi serta pariwisata lokal.

Ainu telah lama menderita penindasan dan eksploitasi, dan pemerintah Jepang modern pada akhir abad ke-19 melarang mereka mempraktikkan adat mereka dan menggunakan bahasa mereka.

Ainu secara tradisional menganut iman animisme dengan pria umumnya berjenggot panjang dan perempuan menghiasi diri mereka dengan tato wajah sebelum menikah.

Akan tetapi, seperti banyak orang pribumi di seluruh dunia, sebagian besar Ainu Jepang telah kehilangan kontak dengan gaya hidup tradisional mereka setelah berpuluh-puluh tahun kebijakan asimilasi paksa.

Populasi Ainu diperkirakan setidaknya masih ada 12.300, menurut survei 2017. Namun, angka sebenarnya tidak diketahui karena banyak yang telah terintegrasi ke dalam masyarakat arus utama dan beberapa telah menyembunyikan akar budaya mereka.

"Ini ialah langkah pertama untuk memastikan kesetaraan di bawah hukum," kata Mikiko Maruko, yang mewakili sekelompok orang Ainu di Jepang timur dekat Tokyo, kepada AFP.

"Ada banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya, menciptakan beasiswa untuk keluarga yang berjuang untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah tinggi," tambahnya. Menurutnya, sistem yang saat ini hanya tersedia untuk Ainu di Hokkaido.