Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
AMERIKA Serikat mendesak seluruh negara untuk bersatu mendorong kekuatan kebebasan di Venezuela. Apalagi, Rusia berdiri pada garis minoritas yang mendukung perlawanan Nicolas Maduro.
Menteri Luar Negari AS Mike Pompeo membuat perkara yang sangat kuat dalam sesi khusus Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Dia menggambarkan Maduro sebagai bagian dari negara yang tidak sah, serta bertanggung jawab atas keruntuhan ekonomi Venezuela.
Dengan meningkatnya gerakan protes dan lebih dari dua juta orang melarikan diri dari krisis kebutuhan dasar, Pompeo meminta semua negara mengikuti langkah AS yang mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido, sebagai presiden sementara.
"Sudah saatnya setiap negara mendukung satu pihak. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi pertandingan, atau Anda bersekutu dengan Maduro beserta kekacauannya," ujar Pompeo.
Dia pun mendesak semu negara mengakhiri transaksi keuangan dengan pemerintahan Maduro, yang masih berjuang membayar utang meski negara itu dikenal kaya minyak. Selain itu, Pompeo mengecam Rusia dan Tiongkok yang mendukung Maduro. Dia menilai kedua negara tersebut malah menopang rezim gagal, melalui perencanaan investasi yang buruk dan bantuan selama bertahun-tahun.
Di lain sisi, Rusia turut mengecam AS karena berusaha menghalangi pertemuan DK PBB. Akan tetapi, hal itu dikalahkan dengan pemungutan suara dengan 9 dari 15 anggota setuju untuk maju. Namun, Rusia menghalangi dokumen pernyataan DK PBB yang dilihat AFP, berbunyi penawaran dukungan penuh kepada Guaido. Serta menyerukan Majelis Nasional sebagai satu-satunya institusi Venezuela yang terpilih secara demokratis.
"Venezuela tidak menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan. Niat AS lah yang seperti mengatur kudeta," ujar Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia.
Nebenzia menuding AS kerap memperlakukan Amerika Latin layaknya halaman belakang.
"Di mana Anda dapat melakukan apapun yang Anda Inginkan," imbuhnya. Dalam satu lemparan ke masyarakat Eropa, dia menekankan RUsia tidak akan meningkatkan protes Rompi Kuning populis Prancis di DK PBB.
Pengakuan Presiden AS, Donald Trump, terhadap Guaido, mendapat dukungan dari sejumlah kekuatan Amerika Latin, termasuk Brasil, Kolombia dan Argentina. Sementara itu, melalui pernyataan awal yang cukup berhati-hati, kekuatan Eropa menegaskan akan mengakui Guaido, kecuali Maduro mengadakan pemilihan umum dalam waktu delapan hari.
"Apabila dalam delapan hari tidak ada pemilu yang adil, bebas dan transparan, Spanyol akan mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela. Dengan begitu, dia sendiri akan melakukan pemilihan," tukas Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez.
Inggris, Prancis dan Jerman juga mengambil langkah serupa. Dalam akun Twitter-nya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan rakyat Venezuela harus mendapatkan kebebasan untuk memutuskan masa depan mereka. Adapun Kepala Kebijakan Luar Negeri Eropa, Federica Mogherini, mengatakan pihaknya akan memutuskan langkah lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang, jika pemilu tidak terjadi.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, menolak ultimatum seraya menuding Eropa menempatkan diri pada sisi Trump. "Dari mana kamu mendapatkan kekuatan untuk mengeluarkan isu tenggat waktu atau ultimatum kepada rakyat berdaulat? Dari mana kamu bisa mengintervensi seperti itu. Saya bahkan akan mengatakan tindakan itu kekanak-kanakan," ucapnya kepada DK PBB saat Pompeo sudah angkat kaki.
Baca juga: Presiden Maduro Berikrar Akan Kalahkan Kudeta
Uni Eropa dengan 28 anggota tidak satu suara terkait Venezuela. Partai Syriza, sayap kiri yang berkuasa di Yunani, menyuarakan dukungan penuh dan solidaritas kepada Maduro.
Kembali ditegaskan Sanchez bahwa Spanyol yang 200 ribu warga negaranya tinggal di Venezuela, tidak ingin memaksa atau menyingkirkan Pemerintah Venezuela.
"Kami menginginkan demokrasi dan pemilu yang bebas di negeri itu," pungkas dia.
Pemilu tahun lalu yang kembali memenangkan Maduro, ditentang oposisi berikut AS, Uni Eropa, dan PBB, lantaran menilai adanya penipuan. Akan tetapi, Maduro sampai saat ini masih mendapat kesetiaan dari militer yang kuat.
Guaido, sosok yang berhasil membangkitkan oposisi yang sebelumnya terpecah, berusaha menarik dukungan militer dengan menawarkan amnesti bagi yang menolak Maduro. Dia juga menawarkan amnestik untuk Maduro. Namun upaya itu belum berhasil. Guaido menolak tawaran berunding dengan Maduro, seraya mengatakan tidak akan menghadiri dialog palsu di tengah krisis yang menewaskan puluhan orang pekan ini.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan lebih dari 350 orang telah ditahan dalam aksi protes tersebut. Guaido dan Maduro kompak menyerukan demonstrasi pekan depan, yang meningkatkan kekhawatiran terjadinya kekerasan. (AFP/OL-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved