Atasi Konflik, Perdana Menteri Dilantik Kembali

PRESIDEN Sri Lanka, Maithripala Srisena, mengangkat kembali Ranil Wickremesinghe sebagai Perdana Menteri (PM) Sri Lanka. Sebelumnya, pencopotan Wickremesinghe dari jabatannya telah menyebabkan krisis konstitusional dalam dua bulan terakhir.

Diangkatnya kembali Wickreme­sing­he mengakhiri pergulatan kekuasaan yang melumpuhkan negara kepulauan tersebut. Dia kembali dilantik menjadi PM dalam upacara tertutup di kantor kepresidenan di Kolombo.
Seperti diketahui, Wickremesing­he yang berusia 69 tahun menolak pencopotan jabatannya lantaran merasa dicampakkan. Dia sempat digantikan sosok kontroversial, yakni Mahinda Rajapakse.

Akibatnya, meletus konflik yang mengakibatkan persaingan dua pemimpin kuat sehingga pemerintahan Sri Lanka tidak berjalan normal.

Di satu sisi, penggulingan kekuasa­an Wickremesinghe secara sepihak dinilai ilegal. Pandangan tersebut didukung pemungutan suara parlemen Sri Lanka yang dilakukan sebanyak enam kali dan memutuskan menentang kekuasaan Rajapakse.

Di sisi lain, Srisena menolak tunduk kepada gelombang tekanan ketika negara tersebut tengah terombang-ambing akibat krisis politik di dalam negeri.

Dia berdalih tidak pernah mengang­kat Wickremesinghe, sekaligus mencemoohnya dalam sesi pidato publik yang memancing kemarahan aliansi Wickremesinghe.

Saat pelantikan, Sirisena melarang wartawan meliput upara tersebut. Dia pun menyerahkan kepada pendukung Wickremesinghe untuk mengumumkan pengangkatan itu.

“Kami berterima kasih kepada warga yang berjuang penuh melawan perebutan kekuasaan secara ilegal. Ini memastikan bahwa demokrasi telah pulih,” bunyi cicitan Partai Nasional Bersatu Sri Lanka dalam akun Twitter mereka.

Sementara itu, juru bicara Wickremesinghe mengungkapkan, pembentukan kabinet baru akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Prioritas kebijakan, lanjutnya,  mengarah pada anggaran 2019.

Hal itu mengingat Sri Lanka dibayangi gagal bayar terhadap utang luar negeri yang kian membengkak.

Di sisi lain, Mahkamah Agung juga menegaskan Rajapakse tidak bisa menggunakan kekuasaan sebagai PM Sri Lanka. (AFP/Tes/I-2)