Sri Lanka Berpotensi Tersulut Kerusuhan

PIMPINAN parlemen Sri Lanka, kemarin, mengingatkan presiden negara itu tentang potensi kerusuhan yang bisa meletus kecuali anggota-anggota parlemen diperbolehkan untuk memilih salah satu di antara dua perdana menteri yang sedang bersaing.

Seperti diketahui, Presiden Maithripala Sirisena membekukan parlemen setelah memecat Ranil Wickremesinghe sebagai perdana menteri dan menggantinya dengan mantan orang kuat di Sri Lanka, Mahinda Rajapakse.

Ketua Parlemen Karu Ja­ya­su­riya, pada Senin (29/10) telah memperingatkan sang presiden bahwa jika parlemen tetap dibekukan, bisa memicu pertumpahan darah. Lewat sebuah surat kepada Sirisena dia mengatakan presiden harus mengingat parlemen atas nama demokrasi.

“Jika Anda tidak melakukannya, kami tidak akan dapat menghentikan orang-orang yang mengambil tindakan alternatif untuk melindungi hak-hak demokratis mereka. Atas nama demokrasi, saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan kembali keputusan Anda dan mengizinkan keadilan ditegakkan,” kata Jayasuriya dalam surat yang diperlihatkan kepada AFP.

Jayasuriya mengatakan lebih dari 125 dari 225 anggota parkemen telah menandatangani petisi yang meminta agar majelis mengadakan pertemuan membahas hal itu. Dalam struktur majelis, anggota partai pengusung Wickremesinghe ialah yang terbesar.

Meski telah diperingatkan Wickremesinghe, Amerika Serikat, dan negara-negara lain agar parlemen dipanggil untuk mengakhiri krisis, Si­risena tidak menunjukkan tanda-tanda mencabut penangguhan pertemuan parlemen yang berlangsung sampai 16 November.

Bersaing
Sementara itu, saat ini Wickremesinghe dan Rajapakse tengah bersaing menggoda para anggota parlemen dari pihak rival masing-masing untuk mengakhiri krisis konstitusi di negara itu.

Rajapakse, yang diangkat menjadi kepala pemerintahan oleh presiden pada Jumat (26/10), membe­rikan portofolio kepada empat anggota parlemen dari partai Wickreme­singhe setelah membujuk mereka untuk membelot.

Seorang wakil menteri di era pemerintahan Wickreme­singhe, Ranjan Ramanayake, menuding Tiongkok menda-nai pembelian empat legislator tersebut oleh Rajapakse.

“Saya mengatakan Tiongkok telah menghabiskan jutaan uang mereka untuk membeli anggota parlemen di Sri Lan­ka. Mereka ingin membeli ne­gara ini secara grosir,” cetusnya.

 Sebagai informasi, Rajapakse memimpin dan menja­lankan kebijakan pro-Tiongkok selama 10 tahun sebagai presiden hingga 2015. Namun, klaim itu dibantah kedutaan besar Tiongkok di Kolombo.

“Tuduhan terbaru tentang Tiongkok oleh Ranjan Rama­nayake tidak berdasar dan ti­­dak bertanggung jawab. Ini urusan internal dan Tiongkok secara konsisten mendukung prinsip tidak campur tangan dalam urusan internal negara lain,” bunyi pernyataan kedutaan seperti dikutip AFP.

Di sisi lain, Wickremesinghe, yang berkukuh tetap tinggal di kediaman perdana menteri sejak dipecat pada Jumat, mengklaim telah meyakinkan dua anggota parlemen dari kubu Sirisena untuk bergabung dengan Partai Nasional Bersatu.
Setelah aksi pembelotan, Wickremesinghe kini memiliki 105 dari total 225 anggota parlemen. Adapun Rajapakse dan Sirisena secara bersama-sama memiliki 98 kursi di parlemen. Sisanya, yaitu sebanyak 22 anggota parlemen diharapkan memberi dukungan untuk Wi­ckremesinghe dalam pemungutan suara. (I-2)