Sri Lanka di Ambang Krisis

TEKANAN terhadap Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, kemarin kian meningkat saat dia berusaha menjalankan kembali parlemen.

Tekanan tersebut terjadi setelah Sirisena mengumumkan pemecatan yang mengejutkan terhadap perdana menteri dan meminta dilakukan penangguhan­ sidang kabinet. Hal itu kemudian menjadi pemicu upaya perebutan kekuasaan dan menimbulkan bentrokan sehingga merenggut satu nyawa.

Sebelumnya, pada Minggu (28/10), Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah mendesak agar Sirisena segera mengaktifkan kembali parlemen. Hal tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan para legislator memadamkan krisis konstitusional yang dipicu pemecatan Ranil Wickremesinghe pada Jumat (26/10) dari kursi perdana menteri.

Sebagai pengganti Wickremesinghe­, Sirisena kemudian menempatkan Mahinda Rajapakse, yaitu mantan orang kuat yang dikenal kontroversial dan dekat dengan Tiongkok, sebagai perdana menteri baru. Langkah Sirisena tersebut menyebabkan kekacauan politik di negara Samudra Hindia itu.

Wickremesinghe dan partainya bereaksi dan meminta pengadilan untuk melakukan tindakan keras atas keputusan Sirisena yang dinilai ilegal. Menurut sumber diplomatik yang memberikan keterangan kepada AFP, negara tetangga dan kekuatan regional India ikut menekan Sirisena untuk memulihkan parlemen.

Di lain hal, pascapemecatan, Wickremesinghe berkukuh menolak untuk mengosongkan kediaman resmi perdana menteri. Dia bahkan membangun barikade di area kediamannya dengan bantuan lebih dari 1.000 pendukungnya, termasuk ribuan biksu Buddha yang berkumpul dan bersiaga di luar.

Pria berusia 69 tahun itu mengatakan pemecatannya ialah ilegal dan menginginkan digelar sidang darurat parlemen untuk membuktikan apakah dia masih memimpin mayoritas atau sebaliknya.

Dapat dukungan
Sementara itu, pada Minggu, Wickremesinghe diketahui mendapat dukungan ketika Ketua Parlemen Karu Jaya­suriya menolak untuk mengakui­ pemecatan sang Perdana Menteri.  

Tidak hanya itu,  Jayasuriya juga mendesak agar presiden mengembalikan hak-hak istimewa Wickremesinghe dan memberikan detail keamanan sampai kandidat lain dapat membuktikan posisi mayoritas di parlemen.

Saat ini ketegangan tetap tinggi di ibu kota Kolombo. Cuti para anggota kepolisian dibatalkan dan sejumlah legislator yang setia kepada Wickremesinghe­ memperingatkan­ tentang kemungkinan meluasnya kekerasan­ jalanan jika presiden tidak segera memanggil parlemen.
Di lain hal, kepolisian mengatakan satu orang tewas dan dua orang cedera pada insiden yang terjadi Minggu ketika pengawal Menteri Perminyak­an Arjuna Ranatunga, loyalis Wickremesinghe, menembaki gerombolan massa yang berusaha menyandera dia.

Kekacauan itu membuat pemimpin oposisi Rajavarothiam Sampanthan mendesak agar Jayasuriya segera memanggil dan mengumpulkan parlemen. “Dengan ini saya meminta Anda untuk menegakkan supremasi hukum dengan memanggil parlemen untuk menjalankan fungsi-fungsi sah mereka,” kata Sampanthan yang mewakili komunitas Tamil minoritas Sri Lanka.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam, Rajapakse mengatakan prioritasnya mengadakan pemilihan dewan lokal dan juga melakukan pemilihan umum secepat mungkin.

“Saya ingin memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih sebuah program yang akan membawa negara ini keluar­ dari krisis ekonomi, politik, dan sosial,” kata Rajapakse.

Hal itu diperkuat para pembantu Rajapakse yang mengatakan bahwa dia dijadwalkan mulai bekerja kemarin dan direncanakan mulai menunjuk para menteri yang duduk di kabinet pada sore hari. (I-2)