Tiongkok Tegaskan Komitmen Gunakan Tenaga Kerja Lokal

ISU tenaga kerja asing menjadi salah poin pembicaraan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Li mengakui seiring dengan eratnya kerja sama kedua negara, sektor investasi pun kian tumbuh. Namun, ia menegaskan perusahaan asal Tiongkok berkomitmen menggunakan tenaga kerja Indonesia.

"Kami menekankan pada perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia harus sebagian besar memakai tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, baru bisa mendapatkan keuntungan di antara kedua negara. Ini arah kita bersama," ujar Li dalam pernyataan pers bersama Presiden Jokowi seusai pertemuan.

Ia menambahkan Indonesia bisa mendapatkan manfaat besar dari investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan banyaknya lapangan kerja.

Di sisi lain, Wapres Jusuf Kalla saat bertemu PM Tiongkok Li Keqiang di Hotel Shangri-La, Jakarta, kemarin malam, berharap investasi Tiongkok dapat memenuhi lima elemen, yaitu pengutamaan tenaga kerja lokal, pemeliharaan lingkungan, nilai tambah bagi industri hilir dan hulu, alih teknologi, dan produk berkualitas tinggi.

PM Li dalam pertemuan dengan Jokowi menyanggupi permintaan Presiden soal penambahan ekspor 500 ribu ton minyak kelapa sawit ke Tiongkok. "Tadi secara khusus PM Li Keqiang menyanggupi bentuk peningkatan ekspor kita, tambahan minimal 500 ribu ton minyak kelapa sawit ke Tiongkok. Sebagai negara dengan penduduk 1,37 miliar, Tiong-kok pasar yang besar sekali bagi komoditas dan produk Indonesia."

PM Li tiba di Bogor pukul 10.30 WIB, didampingi sejumlah pejabat pemerintah Tiongkok. Kedatangan Li disambut upacara resmi diiringi dentuman meriam 19 kali. Setelah itu, kedua pemimpin berfoto bersama, menanam pohon, dan berbicara empat mata di beranda istana.

Pada acara penyambutan, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemari-timan Luhut Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Pol/Dro/X-6)