Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEHADIRAN imigran menjadi salah satu perekat hubungan antara Taiwan dengan negara-negara di Asia Tenggara, sebagai target dari kebijakan baru arah selatan (new southbound policy). Sejumlah kebijakan diterapkan oleh Pemerintah Taiwan guna mempermudah para imigran baru menyatu dengan kehidupan baru mereka di Taiwan, hingga memperkuat hubungan antara Taiwan dengan negara asal para imigran.
Bukan hal mudah menangani imigran. Namun di Taiwan, pemerintah terus meningkatkan fasilitas pendampingan bagi para imigran baru untuk dapat beradaptasi dengan baik, dan mendaftarkan diri mereka secara resmi.
Fasilitas itu tersedia dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Indonesia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Di situ, para imigran bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan pendampingan yang mereka butuhkan. Di antaranya seperti kelas memasak bagi orang asing yang menikah dengan warga negara Taiwan, petunjuk hukum dasar, pendampingan bagi anak-anak mereka, layanan pertolongan via telepon, hingga sejumlah kegiatan pengembangan diri.
"Kami ingin mereka (imigran baru) memiliki kehidupan yang baik di Taiwan. Jadi ketika mereka pulang, mereka bisa memperkenalkan kebijakan kami," kata Deputi Direktur Jendral Badan Imigrasi Nasional Taiwan (Deputy Director General, National Immigration Agency), Bill Chung, di Taipei.
Hingga Februari 2018, ada 532.208 imigran baru yang berada di Taiwan. Sebagian besar berasal dari Cina daratan dan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Secara keseluruhan, jumlah imigran Indonesia di Taiwan pun tidak sedikit.
Berdasarkan data dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, ada 259.794 orang pekerja migran Indonesia (PMI). Rinciannya yakni, 57.430 orang bekerja di sektor manufaktur, 8.571 orang sebagai anak buah kapal (nelayan), 848 orang pekerja konstruksi, 2.792 orang pekerja panti jompo, 188.859 orang sebagai caregiver, serta 1.294 orang sebagai penata laksana rumah tangga.
Pemerintah Taiwan juga menganggarkan dana untuk pengembangan imigran sebesar 1 triliun NTD (new taiwanese dollar) per tahun. Anggaran itu sebetulnya telah ada sejak 2005, namun kini angkanya terus meningkat. Terutama sejak dibentuknya New Immigrant Affairs Coordinating Board yang disetujui Executive Yuan pada 16 Juni 2015. Tugas utamanya ialah memperkuat asistensi bagi para imigran baru dan keturunan mereka. Itu lah mengapa, anggaran tersebut dinamakan sebagai dana pengembangan imigran.
Hingga Desember 2017 lalu, pemerintah Taiwan telah menyetujui 3.447 usulan pemanfaatan dana tersebut baik dari pihak pemerintah sendiri, pemerintah daerah, hingga dari lembaga swadaya masyarakat. Pada 2017 saja, pemerintah Taiwan menyetujui 206 pengajuan dengan nilai sekitar NT$ 292 juta.
Keturunan dari para imigran baru pun menjadi perhatian. Sebab, jumlah perkawinan antara warga negara Taiwan dengan para pendatang baru cukup tinggi. Anak-anak mereka didukung untuk mengenal budaya asal orang tua mereka, memperkuat pemahaman multikultural. Mereka pun bisa mendapat pendampingan untuk mengembangkan karir hingga menerima beasiswa untuk bersekolah. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved