ASEAN Harus Bersatu Atasi Kejahatan Siber

ANCAMAN siber dan terorisme tidak dapat ditangani suatu negara secara sendirian, tetapi membutuhkan kerja sama regional dan global. Karena itu, Indonesia mendorong ASEAN untuk menjadi motor penggerak kerja sama antarnegara guna mengatasi ancaman tersebut.

"Tidak ada single state yang sendirian mampu mengatasi ancaman siber, tidak mungkin. Perlu kerja sama regional dan global untuk mengatasi ancaman siber dan terorisme," kata Menko Polhukam Wiranto di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura, akhir pekan lalu.

"Maka selalu kalau pergi ke luar negeri, ke suatu negara, dalam rangka membahas keamanan nasional tiap-tiap negara, kami selalu membicarakan keamanan regional dan global karena kita harus bekerja sama," kata Wiranto.

Wiranto menegaskan, setiap berkunjung ke negara lain, ia akan membahas bagaimana semua pihak secara bersama-sama menangani pengamanan siber.

Menurut dia, ancaman siber sama dengan terorisme. Ancaman siber tidak mengenal batas negara dan tidak taat pada regulasi negara mana pun.

"Dia (ancaman siber) bisa lintas negara. Maka tidak ada single state yang sendirian mampu mengatasi ancaman siber, tidak mungkin, seperti halnya terorisme," tegas Wiranto.

Oleh karena itu, setiap melakukan kunjungan kerja ke negara lain, Menko Polhukam selalu mengajak semua pihak untuk bersama-sama menangani pengamanan siber.

Menurutnya, penanganan keamanan regional dan global memerlukan kerja sama.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam mengatakan pemerintah Indonesia mendorong ASEAN agar dapat menjadi motor penggerak kerja sama antarnegara, termasuk dalam mengembangkan arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, transparan, inklusif, dan menghormati hukum internasional.

Selaku perwakilan Indonesia untuk kerja sama bidang politik keamanan ASEAN, Menko Polhukam memimpin delegasi RI pada Pertemuan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN dengan didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Pertemuan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN.

Dewan tersebut bertanggung jawab memastikan implementasi Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN berjalan dengan baik guna mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.