Penyelidikan Gabungan Ditolak, Rusia Desak PBB

RUSIA mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pembicaraan mengenai krisis diplomatik pada Kamis (5/4) yang dipicu oleh skandal peracunan mantan agen ganda Rusia di Inggris, Sergei Skripal sebulan lalu.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, Inggris tidak dapat mengabaikan 'pertanyaan sah' Moskow lewat penyelidikan 'substansial dan bertanggung jawab' atas kasus tersebut.

"Tidak mungkin mengabaikan pertanyaan-pertanyaan sah yang kami minta," katanya sebelum pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas krisis diplomatik Rusia dengan Barat pukul 19:00 waktu New York.

Duta Besar Rusia untuk DK PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan pertemuan itu akan fokus pada surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May yang menuduh Moskow melakukan percobaan pembunuhan.

Desakan Rusia terjadi setelah penyelidikan gabungan atas kasus itu ditolak dalam pertemuan Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) pada Rabu (4/4).

Moskow tidak dapat memperoleh dua pertiga suara dari anggota untuk menyetujui penyelidikan gabungan.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan bahwa enam negara mendukung rancangan Rusia tapi 15 menentang sementara 17 abstain, terutama negara-negara dari Gerakan Non-Blok (NAM).

Inggris tentu mengecam ide penyelidikan bersama sebagai jalan yang sesat.

"Kami tidak akan menyetujui permintaan Rusia untuk melakukan penyelidikan bersama terhadap serangan di Salisbury karena Inggris yang didukung banyak negara telah menilai bahwa sangat mungkin Rusia bertanggung jawab atas serangan ini," ungkap Ahli Senjata Kimia Inggris, John Foggo.

Foggo mengatakan pada pertemuan OPCW Rusia menghindari semua pertanyaan dari Inggris.

"Penolakan Rusia untuk menerima hasil investigasi OPCW kecuali para ahli Rusia berpartisipasi di dalamnya menunjukkan bahwa Rusia .... gugup tentang apa hasil yang akan ditunjukkan," katanya.

Para ahli OPCW telah mengambil sampel di tempat yang sedang dianalisis di Den Haag, serta di empat laboratorium bersertifikat lainnya.

Kepala OPCW, Ahmet Uzumcu, berharap hasil akan ada pada awal minggu depan. (AFP/OL-1)