Ahli PBB Desak AS Lindungi Hak Migran Muda

SATU kelompok ahli hak asasi manusia (HAM) di PBB menyeru Amerika Serikat agar segera menangani situasi ratusan ribu migran yang tiba di negeri itu sebagai anak-anak dan sekarang menghadapi kemungkinan pengusiran.

Untuk diketahui pada 5 Maret 2018 sebagai tenggat berakhirnya program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Program tersebut menjamin izin kerja dan penangguhan dua tahun yang diperbarui dari deportasi buat migran yang memenuhi syarat yang datang sebagai anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun, yang mengenyam atau telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atau dinas militer, dan tidak melakukan kejahatan serius.

"Kami semakin prihatin mengenai dampak yang dapat muncul dari berakhirnya program DACA pada generasi muda --yang telah menerima manfaatnya," kata para ahli PBB di dalam satu pernyataan bersama.

"Jika penyelesaian tak bisa dicapai sampai awal Maret, penerima manfaat DACA akan dilucuti status hukum mereka dan perlindungan mereka bagi deportasi tanpa pengamanan prosedural," tambah mereka.

Pada ahli tersebut mendesak Pemerintah AS agar mensahkan langkah guna menangani situasi itu sebagai masalah yang mendesak. "Berakhirnya secara mendadak program DACA akan mengganggu kehidupan migran ini dan mengakibatkan kerugian yang tak bisa diperbaiki dan membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan jika dideportasi ke negara tempat mereka yang nyaris tak memiliki hubungan," kata para ahli tersebut.

Mereka menyatakan AS mesti bertindak sekarang guna menjamin hak asasi manusia sebanyak 800.000 orang yang telah memperoleh manfaat dari program itu, dan bukan membahayakan mereka.

Penerima manfaat DACA seringkali dirujuk kepada program "Dreamer", lebih dari tiga-perempat dari mereka tiba dari Meksiko sedangkan sisanya terutama berasal dari El Salvador, Guatemala dan Honduras. Kebanyakan "Dreamer" berusia 25 tahun atau kurang, dan banyak dari mereka saat ini menjadi mahasiswa.(Ant/OL-3)