Jepang Perbesar Militer AS

JEPANG memperbesar kekuatan militer Amerika Serikat (AS) di negara itu untuk mengantisipasi eskalasi ketegangan di semenanjung Korea. Meski begitu, pemerintah "Negeri Sakura' itu tetap mengedepankan upaya damai dalam menghadapi situasi tersebut.

Hal itu mengemuka dalam perbincangan antara para jurnalis dari sembilan negara yang berkunjung ke Jepang dengan sejumlah pejabat pemerintah serta para akademisi 'Negeri Sakura' itu di Kadena, Tokyo dan Ishigaki, pekan lalu.

Seperti saat para jurnalis menyambangi markas Pasukan Bela Diri (Self Defense Forces) Jepang di Kadena, Prefektur Okinawa, pejabat di markas tersebut, Tatsuiya Kudama, mengatakan armada tempur AS di sana dalam waktu singkat akan merespons jika Korea Utara (Korut) menyerang negara itu.

Di Kadena, AS menempatkan Angkatan Udara (AU) ke-18 (US Air Force 18th Wing) dengan kekuatan antara lain sebanyak 54 jet tempur F-15 dan pesawat pengintai P-3C. Pangkalan AU tersebut berdiri di atas lahan yang luasnya 1,3 kali lebih besar dari Bandara Haneda, Tokyo dan merupakan basis militer AS terbesar di Jepang. "Jumlah personil militer AS yang ditugaskan di pangkalan AU Kadena sebanyak 18 ribu orang. Jumlah itu sudah termasuk dengan keluarga mereka," kata Kudama.

Selain di Kadena, AS memiliki basis militer di 15 lokasi lainnya, antara lain di Iwakuni, Sasebo, Shariki, Atsugi, Misawa, Yokosuka, Hanseri, dan Futenma.

Secara terpisah, Senior Coordinator for Japan-US Security Affairs, Shogo Toyota mengungkapkan jumlah personil militer AS di Jepang akan ditambah sepanjang tahun ini. Namun, mengenai berapa banyak penambahannya, dia mengatakan belum bisa merinci hal tersebut.

Meski begitu, kata Toyota, sesuai kebijakan keamanan yang dianut Jepang setelah Perang Dunia II, negara itu telah berkomitmen untuk proaktif berkontribusi dalam perdamaian dunia. "Orientasi Jepang untuk perdamaian tidak akan pernah tergoyahkan," jelas Toyota di Kantor Kementerian Luar Negeri Jepang, Tokyo.

Namun, pemerintah Jepang menilai tidak ada satupun negara di dunia yang bisa mempertahankan kondisi aman dan damai tanpa berkoordinasi dengan negara-negara mitra. Karena itu, Jepang bekerja sama dengan AS melalui penempatan pasukan dan armada tempur untuk menjaga stabilitas negara itu dan kawasan Asia Timur.

Selain itu, lanjut Toyota, 'Negeri Sakura' tersebut juga membentuk tiga kerja sama tripartit, yaitu sinergi Jepang-AS-Korea Selatan, Jepang-AS-India, serta Jepang-AS-Australia.

Semakin nyata

Ancaman terhadap kedaulatan Jepang kini semakin nyata. Menurut Secretary General of the Yaeyama Defense Association, Yoshiyuki Toita, ancaman tersebut datang dari Tiongkok dan Korut. Tiongkok mengusik lewat klaim atas kepulauan Senkaku.

'Negeri Tirai Bambu' itu sejak 2012 mengerahkan kapal-kapal milik kelompok milisi Tiongkok memasuki perairan Senkaku. Tidak hanya itu, kapal Coast Guard serta kapal fregat dan kapal selam Angkatan Laut Tiongkok juga secara sengaja masuk ke wilayah laut Senkaku.

Dia melanjutkan, ancaman dari Korut yakni berupa provokasi uji coba penembakan rudal balistik. "Salah satu rudal balistik Korut sengaja ditembakkan melintasi wilayah udara Ishigaki. Kami melihat saat rudal itu lewat di atas wilayah Ishigaki," kata Toita di kantor Yaeyama Defence Association, Ishigaki.

Sementara itu, Research Director of The Cannon Institute for Global Studies, Kunihiko Miyake, menjelaskan langkah pemerintah Jepang menjalankan opsi militer untuk mengantisipasi ancaman serangan Korut sudah tepat. "Saya tidak mengatakan Korut akan menyerang. Tapi yang ingin saya sampaikan ialah opsi militer tidak bisa ditinggalkan dan harus menjadi salah satu bagian dari strategi Jepang," katanya.

Menurutnya, upaya nonmiliter seperti diplomasi dan pengenaan sanksi ekonomi serta tekanan internasional terhadap Korut tidak membawa hasil apapun. Upaya damai, kata Miyake, akan memberikan hasil jika pihak lawan mau berdiplomasi.

"Faktanya, Kim Jong-un (Presiden Korut) tidak mau berdiplomasi dan malah gencar melakukan serangkaian uji coba peluncuran misil balistik," cetusnya.

Miyake menganalogikan kegagalan diplomasi damai menghadapi Korut seperti saat Perdana Menteri (PM) Inggris Arthur Neville Chamberlain dan PM Prancis Edouard Daladier meneken perjanjian dengan diktator Jerman Adolf Hitler dan PM Italia Benito Mussolini pada 1938 di Munich. Perjanjian itu bertujuan menekan Cekoslovakia agar memberikan wilayah Sudetenland kepada Jerman untuk menghindari perang.

"Apakah terjadi perdamaian? Tentu kita semua tahu Jerman tetap menyerang negara-negara Eropa. Kondisi itu hampir mirip dengan upaya diplomasi damai yang sudah dilakukan terhadap Korut," tukasnya. (OL-7)