Turki Rayu Uni Eropa untuk Beri Dukungan

TURKI meminta agar Uni Eropa (UE) berdampingan dalam kampanye melawan milisi Kurdi di Suriah Utara.

Hal itu disampaikan Menteri Urusan Eropa Turki, Omer Celik, kepada UE di Brussel, Belgia, pada Kamis (25/1).

Setelah bertemu pejabat senior UE di Brussels, saat wawancara dengan AFP, Celik mengatakan Turki melindungi kepentingan keamanan yang sah dalam operasi militer melawan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG).

"Hal yang ingin kami dengar dari sekutu kami ialah mereka harus mengatakan kami berada di pihak pemerintah Turki, kami memihak Turki saat menghadapi terorisme dan ketika berlangsung operasi di Afrin," kata Celik.

Dia melanjutkan, Turki dengan jelas mengatakan kepada sekutu-sekutunya supaya tidak mendukung YPG. Selain itu, Turki telah menyarankan agar melakukan operasi secara bersama-sama, tetapi UE tidak bersdia.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis berikrar kampanye Turki melawan milisi Kurdi di Suriah Utara akan terus berlanjut selama diperlukan.

Janji itu diungkapkan setelah Erdogan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui sambungan telepon, tetapi gagal memadamkan ketegangan dengan negara adidaya itu.

Selama enam hari kampanye melawan YPG berlangsung, operasi milliter itu telah mempertontonkan pertikaian antara anggota NATO, yakni Turki melawan kelompok sekutu AS, yaitu YPG.

Sebelumnya, Erdogan dan Trump telah membahas operasi militer terhadap Kurdi pada Rabu (24/1) malam. Seusai berbicara melalui sambungan telepon, Gedung Putih mengatakan Trump telah mendesak Turki untuk mengurangi dan membatasi operasi militer negara itu terhadap Kurdi.

Menurut Gedung Putih, penyerangan militer Turki dapat membahayakan perang melawan para pelaku terorisme.

Namun, seorang pejabat Turki mengatakan pernyataan tersebut tidak secara detail dan akurat menggambarkan isi sambungan telepon antara Erdogan dan Trump.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahkan menyarankan agar pernyataan Gedung Putih itu dibuat sebelum perundingan berlangsung.

Di lain hal, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, pada Kamis mengatakan anggota Turki memiliki hak untuk membela diri, seperti yang dilakukan Turki dalam operasi militer terhadap posisi Kurdi di Suriah Utara.

"Semua negara memiliki hak untuk membela diri, tapi ini harus dilakukan dengan cara yang proporsional dan terukur," tukasnya.