Tiongkok Serukan Palestina Merdeka

TIONGKOK menyerukan pembentukan sebuah negara Palestina merdeka berdasarkan perjanjian perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya.

"Tiongkok memahami kekhawatiran negara-negara Islam tentang status Jerusalem," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Jumat (15/12). Ia menambahkan bahwa negaranya menyerukan sebuah resolusi untuk masalah Palestina sesuai dengan resolusi PBB yang relevan dan konsensus internasional.

Negeri Tirai Bambu ini juga menyerukan untuk melanjutkan pembicaraan antara Israel dan Palestina dalam waktu dekat, guna memberikan kesempatan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Ucapan tersebut disampaikan seminggu setelah delegasi tinggi Tiongkok membatalkan perjalanannya ke Israel, menyusul pengakuan Presiden AS Donald Trump terhadap Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Kedutaan Besar Tiongkok telah mengeluarkan sebuah peringatan perjalanan resmi, berlaku sampai 10 Januari 2018. Tiongkok prihatin dengan situasi keamanan setelah pengumuman Trump, dan mengharapkan konflik tersebut akan berdampak pada program investasinya di Israel.

Minat Tiongkok yang meningkat di Israel terutama didasarkan pada keinginan untuk mengubah struktur ekonominya, dan beralih dari industri berat polutan ke ekonomi berbasis teknologi modern.

Pencemaran udara dan makanan yang parah di Tiongkok, dan kekuatan situs jejaring sosial di negara ini, telah memicu minat pada teknologi manufaktur mobile, internet, air, pertanian dan teknologi maju. Israel, yang dikenal sebagai negara yang inovatif dan berteknologi maju (termasuk teknologi air dan pertanian), menjawab kebutuhan ini.

Pada Agustus, Tiongkok mengungkapkan sebuah proposal dengan empat poin yang bertujuan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah, yang menyebut baik Israel dan Palestina sebagai mitra penting dalam inisiatif One Belt, One Road-nya. Tiongkok terdorong untuk mengembangkan rute transportasi termasuk pelabuhan, kereta api dan jalan untuk memperluas perdagangan di berbagai negara di Asia, Afrika dan Eropa.

Pada April, Tiongkok menegaskan kembali dukungannya untuk aspirasi rakyat Palestina untuk kenegaraan, dengan menyebut fakta bahwa mereka masih belum memiliki negara dengan 'ketidakadilan yang mengerikan' dan hal itu tidak dapat dilanjutkan.

Pada Januari 2016, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan pembentukan sebuah negara Palestina di perbatasan pra-1967, di tengah upaya Tiongkok untuk menegaskan pengaruh di Timur Tengah.

"Tiongkok mendukung proses damai di Timur Tengah (dan) pembentukan sebuah negara Palestina dengan ibukotanya menjadi Jerusalem timur," kata Xi kepada Liga Arab di Kairo.

Di samping itu, para pemimpin Uni Eropa (UE) dalam pertemuan mereka, Kamis (14/12), menolak pengakuan Presiden AS Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibukota Israel, dengan mengatakan bahwa mereka terjebak oleh pandangan mereka bahwa status kota harus diselesaikan melalui negosiasi.

"Para pemimpin UE menegaskan komitmen kuat untuk solusi dua negara dan, dalam konteks ini, posisi UE di Jerusalem tetap tidak berubah," ujar Presiden Uni Eropa Donald Tusk dalam cicitannya di Twitter, setelah para pemimpin dari 28 negara bagian tersebut membahas masalah tersebut di sebuah konferensi tingkat tinggi di Brussels.

Uni Eropa telah menyuarakan kekhawatiran atas keputusan AS tersebut. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini memperingatkan pekan lalu, bahwa pihaknya dapat membawa situasi mundur ke masa yang lebih gelap.

Uni Eropa telah lama mempertahankan bahwa satu-satunya cara untuk perdamaian adalah solusi dua negara, Israel dan Palestina, dan Jerusalem sebagai ibukota kedua negara dan perbatasan kembali ke status mereka sebelum Perang Arab-Israel 1967.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat teguran keras dari Mogherini di Brussels pada Senin (11/12) saat dia mengatakan Eropa akan mengikuti jejak Washington ke Jerusalem.

Mogherini mengatakan kepadanya secara terus terang untuk menjaga harapannya untuk orang lain. (OL-4)