The Elders Soroti Belanja Kesehatan RI

DUA petinggi The Elders, kelompok independen para mantan pemimpin global yang didirikan Nelson Mandela pada 2007, dan sekarang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, berkunjung ke Jakarta pada 28-29 November.

Kunjungan Gro Herlem Brundtland, mantan Perdana Menteri Swedia dan mantan Dirjen WHO, dan Ernesto Zedillo, mantan Presiden Meksiko, tersebut mempelajari lebih jauh kemajuan yang dibuat Indonesia dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan.

Berdasarkan hasil pertemuan mereka dengan pemerintah, Brundtland mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan sistem jaminan sosial kesehatan universal untuk menghadirkan akses kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan mudah di tengah masyarakat.

Meski masih banyak pekerjaan dalam masalah ini yang harus dihadirkan pemerintah, ia menilai hal itu sebagai inisiatif yang penting.

"Ini akan menjadi contoh yang hebat bagi dunia. Indonesia berhasil dalam mencapai jaminan kesehatan universal setidaknya dalam beberapa tahun," ujar Brundtland saat ditemui Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Namun, ia juga menilai pembiayaan kesehatan publik di negara ini belum cukup.

Jika dibandingan dengan negara-negara lain, bahkan dengan negara di kawasan, belanja pemerintah di bidang kesehatan yang dialokasikan di anggaran belanja nasional mereka dua kali lipat lebih besar daripada Indonesia.

Ia merujuk pada Thailand, Sri Lanka, dan India.

"Indikator kesehatan di Sri Lanka lebih baik dan meningkat secara dramatis di Sri Lanka," Brundtland menambahkan.

Petinggi The Elders lainnya, Zedillo, melihat kerangka-kerangka kerja yang dibuat pemerintah Indonesia untuk mencapai target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) sangat bagus.

"Pembentukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat penting, terutama bagi kalangan miskin," kata dia.

Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan jaminan kesehatan universal yang efektif bukan sesuatu yang bisa selesai dalam semalam.

Namun, ia mengaku bisa melihat adanya komitmen politik pemerintah dalam menghadirkan sebuah sistem kesehatan yang lebih baik.

Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Zedillo mengatakan sumber-sumber belum cukup. Anggaran kesehatan meningkat dramatis dalam beberapa tahun terakhir, yakni lebih 200%.

Meski begitu, ia menilai itu belum cukup karena belanja kesehatan pemerintah menurut proporsi GDP ialah 1,1%.

Total belanja publik dan swasta di bidang kesehatan menurut proporsi GDP ialah 2,8%.

"Jadi, itu jelas menunjukkan belum sesuai dengan sasaran," ujarnya.