Menlu Siap Hadir di KTT D-8

MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi dijadwalkan bertolak menuju Istanbul, Turki, guna menghadiri pertemuan tingkat menteri sebagai persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 pada 20 Oktober. “Malam ini Menlu ke Istanbul untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri D-8. Menlu melakukan persiapan KTT karena akan menemani Wakil Presiden RI Jusuf Kalla,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing di Jakarta, Rabu (18/10). D-8 ialah kelompok delapan negara dengan penduduk ma­yoritas Islam yang telah berusia 20 tahun. Negara-negara itu ialah Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Pakistan, Nigeria, Malaysia, dan Turki.

KTT yang bertemakan Expanding opportunities through cooperation itu akan menjadi KTT yang kesembilan. Meski negara-negara D-8 juga anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), pertemuan akan fokus membahas berbagai isu kerja sama ekonomi. “Terdapat enam area fokus kerja sama, yakni kerja sama perdagangan, industri, pertanian, energi, perhubungan, dan pariwisata. Sangat kecil kemungkinan membahas politik kecuali dalam konteks bilateral. Politik dibahas dalam pertemuan OKI,” ujar Arrmanatha yang juga akrab disapa Tata.

Tata menambahkan, KTT akan menghasilkan dua hasil, Deklarasi Istanbul dan Istanbul benefiction. Deklarasi Istanbul akan berisi komitmen politik negara-negara anggota yang terkait dengan perhatian revitalisasi kerja sama D-8. Di antaranya, peningkatan kerja sama transaksi keuangan, perjanjian bersifat bisnis, pembebasan visa, dan peningkatan konektivitas antarnegara D-8, termasuk lewat sektor swasta atau public private partnership (PPP). Sementara itu, hasil lainnya akan berisi rencana aksi dari enam area fokus kerja sama antarnegara D-8.

Hingga saat ini, sudah hampir semua perwakilan negara mengonfirmasi kehadiran pejabat tingkat negara. Selain Jusuf Kalla dari Indonesia, Turki akan menghadirkan presiden, Pakistan akan diwakili perdana menteri, Nigeria akan menghadirkan presiden, Malaysia akan mengirimkan deputi perdana menteri, dan Iran akan menghadirkan wakil presiden. Dua negara lainnya, yakni Bangladesh dan Mesir, belum mengonfirmasi perwakilan mereka. (Ire/I-2)