Spanyol Tolak Mediasi dengan Catalonia

PEMERINTAH Spanyol dengan tegas menolak mediasi terkait dengan kemerdekaan Catalonia setelah Raja Spanyol Felipe VI mengintervensi referendum karena menganggap kemerdekaan Catalonia ilegal dan tidak demokratis. Pemerintah mengeluarkan pernyataan pada Rabu (4/10) malam waktu setempat bahwa tidak akan ada mediasi ke­cuali Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont mundur. Pengadilan juga menempatkan Kepala Polisi Regional Catalonia Josep Lluis Trapero dan tiga tersangka lainnya dalam penyelidikan atas dugaan kejahatan penghasutan.

Mereka juga dituduh gagal mengendalikan demonstran prokemerdekaan di Barcelona pada bulan lalu. “Pemimpin Catalonia dengan perilaku tidak bertanggung jawab dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan sosial Catalonia dan seluruh Spanyol,” tegas Raja Felipe VI.
Pengadilan telah memutuskan referendum itu ilegal dan Madrid memiliki kekuatan untuk menangguhkan status semiotonom Catalonia. Intervensi raja membuka jalan bagi Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy untuk bertindak. “Pemerintah tidak akan menegosiasikan sesuatu yang ilegal dan tidak akan menerima pemerasan. Negosiasi dalam demokrasi hanya melalui jalan hukum,” seru Rajoy.

Uni Eropa mendesak dialog untuk mengurangi kebuntuan antara separatis di wilayah timur laut dan Madrid. Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans me­nyarankan kedua pihak berbicara, menemukan jalan keluar, dan bekerja sesuai tatanan konstitusional Spanyol. Berbicara dalam debat darurat di parlemen Eropa, dia membela hak Madrid menggunakan kekuatan secara proporsional demi menjaga perdamaian. Namun, para pemimpin Ca­talonia mengaku dapat mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak sejak Senin (2/10). (AFP/Ire/I-2)