Wapres Sebut Pencalonan Indonesia sebagai DK PBB Tugas Konstitusional

WAKIL Presiden M Jusuf Kalla mengatakan keinginan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merupakan tugas konstitusional untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

"Ini adalah tugas konstitusional kita. Jadi bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk masyarakat dunia. Konstitusi kita tegas menyatakan ikut serta menciptakan perdamaian dunia," kata Wapres RI di Markas Besar PBB New York Amerika Serikat, Senin (18/9).

Indonesia sejak tahun lalu telah mengampanyekan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Sampai saat ini, Indonesia sudah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Lebih lanjut, JK menjelaskan posisi strategis Indonesia jika masuk sebagai anggota tidak tetap DK PBB. JK menjelaskan bahwa DK PBB menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan tingkat dunia. DK PBB, tambah Wapres, mempunyai peran sangat penting bagi munculnya resolusi maupun kebijakan lainnya di PBB.

"Indonesia akan memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan dan masukan dalam menentukan kebijakan terhadap persoalan-persoalan dunia," kata Wapres.

Kalla menegaskan Indonesia akan bersaing dengan Maladewa sebagai anggota tidak tetap DK PBB yang akan diputuskan pada Sidang Umum PBB tahun depan.

Saat ini, ada 2.800 anggota pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia yang berada di seluruh dunia. Dan akan ditingkatkan jumlahnya hingga 4.000 personel.

Sebelumnya, Kalla juga sudah berbicara dengan Presiden Kazakhtan untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

"Di atas kertas, kemungkinan Indonesia lolos sangat besar. Apalagi sekarang negara-negara ASEAN kompak," kata Wapres. (OL-2)