Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMIMPIN Bangladesh menuntut agar Myanmar mengizinkan kembalinya ratusan ribu pengungsi muslim Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine State, menghindari kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan rezim militer Myanmar.
Perdana Menteri Sheikh Hasina mengatakan bahwa Bangladesh akan menawarkan perlindungan sementara bagi pengungsi tersebut dan bantuan, namun Myanmar harus segera "membawa warga negaranya kembali."
"Kami tidak akan mentoleransi ketidakadilan," katanya pada hari Selasa (12/9) di kamp pengungsian Kutupalong, dekat kota perbatasan Ukhiya di distrik Cox's Bazar.
Sedikitnya 370.000 Rohingya telah membanjiri Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika militer Myanmar menanggapi sebuah serangan gerilyawan dengan apa yang mereka sebut "operasi pembersihan" untuk membasmi pemberontak. Banyak orang yang melarikan diri, Rohingya mengatakan bahwa tentara Myanmar menembak tanpa pandang bulu, membakar rumah mereka dan memperingatkan mereka untuk pergi atau mati. Yang lainnya mengatakan bahwa mereka diserang oleh massa Budha.
Krisis tersebut telah mengakibatkan kritikan tajam yang ditujukan kepada pemerintah Myanmar dan pemimpinnya, penerima hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi yang membiarkan tragedi kemanusiaan itu terjadi di depan matanya sendiri dan menimpa negaranya .
Pada hari Selasa (12/9) , Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut pembunuhan Muslim sebagai bencana politik dan menyebut Suu Kyi sebagai "wanita brutal".
Kepala hak asasi manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein mengatakan bahwa Rohingya adalah korban dari apa yang "tampaknya merupakan contoh buku teks tentang pembersihan etnis."
Dua kelompok hak asasi manusia pada hari Selasa menuduh Dewan Keamanan U.N mengabaikan krisis tersebut. Human Rights Watch dan Amnesty International berbicara di markas U.N. menjelang diskusi dewan tertutup pada hari Rabu mengenai situasi Myanmar.
Louis Charbonneau, direktur Human Rights Watch U.N, mengatakan, "Ini adalah krisis keamanan dan perdamaian internasional" dan tidak ada alasan bagi Dewan Keamanan duduk berpangkutangan."
Organisasi Kerjasama Islam, badan Muslim terbesar di dunia, mendesak Myanmar untuk mengizinkan pemantau PBB agar mereka dapat menyelidiki apa yang dituduhkan adalah kebrutalan sistematis terhadap Rohingya. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui sebuah misi investigasi awal tahun ini, namun Myanmar pada bulan Juni menolak untuk mengizinkannya masuk. Kunjungan utusan PBB pada Juli disambut dengan protes.
Di Bangladesh, Kutupalong dan kamp Rohingya lainnya sudah berada di luar kapasitas. Bangladesh telah mengatakan akan menyediakan 2.000 hektare untuk sebuah kamp baru di distrik Cox's Bazar untuk membantu melindungi pendatang baru.
Ada yang tinggal di sekolah atau berkerumun di permukiman darurat di sepanjang jalan dan di ladang terbuka. Sumber daya dasar langka, termasuk makanan, air bersih dan bantuan medis.
Badan-badan bantuan telah terbebani oleh masuknya Rohingya, banyak di antaranya yang merasa lapar dan trauma setelah berjalan berhari-hari melewati hutan atau melalui kapal-kapal kayu yang reyot untuk mencari keamanan di Bangladesh.
Rumah sakit pemerintah di Cox's Bazar telah dipenuhi oleh pasien Rohingya, dengan puluhan orang mengalami luka tembak serta infeksi yang buruk.
Sedikitnya tiga orang Rohingya terluka akibat ranjau darat di tengah tuduhan bahwa pemerintah Myanmar telah menanam tambang baru di sepanjang rute yang digunakan Rohingya untuk melarikan diri. Belasan juga mati tenggelam saat kapal-kapal mereka tidak mampu lagi berlayar di laut dan penyeberangan sungai.
Rohingya telah menghadapi puluhan tahun diskriminasi dan penganiayaan di Myanmar dan ditolak kewarganegaraannya meski berabad-abad sudah tinggal di sana.
Sebelum 25 Agustus, Bangladesh telah menampung sekitar 500.000 orang Rohingya yang tiba setelah kerusuhan anti-Muslim pada tahun 2012 atau di tengah dorongan penganiayaan sebelumnya di Myanmar.
OKI, dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada Selasa, meminta negara-negara muslim untuk bekerja sama untuk membantu pengungsi Rohingya. Itu membuat keputusan setelah sebuah pertemuan darurat di sela-sela konferensi teknologi di Astana, Kazakhstan.(AP/OL-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved