Negara Bagian AS Gugat Trump

KOALISI negara-negara bagian AS menggugat tindakan pemerintahan Presiden Donald Trump karena keputusannya untuk mengakhiri program amnesti bagi 800 ribu orang yang dibawa secara ilegal ke AS sebagai anak di bawah umur. Sebelumnya, pemerintahan Trump mengatakan, pada Selasa (6/9) bahwa mereka berniat mengakhiri program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) yang dilembagakan oleh Barack Obama.

DACA memberi kesempatan kepada imigran untuk bersekolah atau bekerja. Imigran di sejumlah negara bagian juga menjadi berhak memiliki surat ijin mengemudi. Sebelum DACA diterbitkan, mereka dibesarkan sebagai orang AS, tetapi terpaksa menjadi pekerja ilegal dan dibayang-bayangi ancaman deportasi ke negara asal. Kini Trump dilaporkan tidak akan memperpanjang izin kerja bagi para pendatang di AS. Gugatan itu diajukan di pengadilan federal New York oleh jaksa agung yang berasal dari Partai Demokrat dari 15 negara bagian termasuk New York, Illinois dan Hawaii, serta District of Columbia.

Mereka menuduh Gedung Putih mendiskriminasi imigran asal Meksiko, yang merupakan mayoritas penerima program amnesti, dan melanggar hak proses hukum. Dalam pengumuman gugatan tersebut, Jaksa Agung New York Eric Schneiderman menuduh Trump 'bias anti-Meksiko'. "Keputusan administrasi Trump untuk mengakhiri DACA itu kejam, tidak manusiawi, dan menghancurkan," kata Schneiderman, Rabu (6/9).

Menurut Schneiderman, para imigran itu sudah bertindak sesuai peraturan, bekerja keras, dan membayar pajak. "Amerika ialah satu-satunya rumah yang pernah mereka kenal. Mereka pantas untuk tinggal di sini dan terus berkontribusi terhadap negara," tambahnya. Gugatan itu mengatakan bahwa penghapusan DACA akan mengganggu kinerja perguruan tinggi dan universitas yang dikelola negara, menghambat tempat kerja dan kinerja perusahaan. Gugatan itu mencatat bahwa dua kampus yang berada di Massachusetts akan terganggu oleh penghapusan program itu. Universitas Harvard misalnya dilaporkan memiliki lebih dari 50 siswa DACA.