Jangan Politisasi Rohingya

PEMERINTAH mengimbau semua kalangan agar tidak me­nyeret konflik kema­nusiaan di Rohingya ke da­lam jagat perpolitikan di Ta­nah Air.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan hal itu karena ada sejumlah pihak yang ditengarai memainkan isu Rohingya sebagai senjata menyudutkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Kita harus memisahkan domain politik dengan domain sebenarnya,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Apabila ada pihak menilai pemerintah lamban menyele­saikan konflik Rohingya, Pra­­mono berpendapat sebalik­nya. Sebelum persoalan Ro­hing­ya menjadi konsumsi pub­lik, pemerintah telah me­ngi­rim bantuan makanan hing­ga membangun sekolah di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

“Menlu Retno Marsudi ke Myan­mar, itu pejabat perta­ma yang datang. Sekjen dan utusan khusus PBB mengakui upaya Indonesia di Rohingya lebih besar jika dibandingkan dengan negara lain,” ujar Pramono.
Wapres Jusuf Kalla dalam wawancara dengan Metro TV, kemarin, juga mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam isu negatif terkait dengan krisis kemanusiaan yang menimpa etnik Rohingya.

“Peristiwa di Rohingya bukan soal agama, melainkan tersisip juga masalah ekonomi, politik, dan sejarah. Rakhine, itu negara bagian termiskin di Myanmar. Kondisi mereka membaik karena masyarakatnya mampu mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, etnik itu diusir agar tidak dapat menikmati bagian kekayaan itu,” ungkap Kalla.

“Warga masyarakat, Islam, Buddha, dan Kristen harus ber­­satu menghilangkan sekat keagamaan yang bisa me­nim­bulkan radikalisme. Di luar Rakhine, umat muslim di Myanmar damai-damai sa­ja kok. Indonesia tidak menyelam ke dalam persoalan yang kini menjadi sorotan dunia tersebut. Kita mengajak Myanmar berbicara hak asasi manusia, tentang apa itu kemanusiaan,” tandas Kalla.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyerukan masyarakat Indonesia mesti bisa memilah dan memahami kompleksitas situasi warga Rohingya secara jernih. NU mendukung upaya pemerin­tah membantu warga Rohing­ya untuk meredam konflik kemanusiaan di sana.

“NU aktif membawa misi kemanusiaan di bawah bendera Aliansi Kemanusiaan Indone­sia untuk Myanmar. Kami me­mandang kasus di sana itu politik dan ada gap sosial yang lebar. Kalau sampai misi Bu Retno ini tidak didengar atau belum berhasil bahkan semakin parah, Presiden meng­­undang Dubes Myanmar,” kata Said Aqil seusai bertemu Jokowi di Istana Merdeka.

Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya LIPI Wahyudi Akmaliah bahkan mengakui isu kemanusiaan Rohingya yang berkembang di Tanah Air justru telah dimanfaatkan segelintir aktor politik untuk merusak citra pemerintah.

“Ada upaya untuk mencoba melucuti citra pemerintah dengan isu etnik Rohingya tersebut,” ujar Wahyudi.

Kirim bantuan
Kemarin, Menlu RI Retno LP Marsudi bertemu dengan Menlu Bang-ladesh Mahood Ali di Dhaka. Kedua pejabat membahas rencana dan teknis pengiriman bantuan dari Indonesia kepada pengungsi dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang melarikan diri ke Bangladesh.

“Pertemuan ini sangat penting bagi penyaluran bantuan kemanusiaan Indonesia nanti,” kata Retno seperti dikutip dari akun Twitter Kemenlu RI, kemarin. (Pra/Dhk/Ire/Deo/Bay/Mal/X-3)