ASEAN Gagal Lindungi Buruh Migran

SEPULUH organisasi nonpemerintah (NGO) dari 10 negara anggota ASEAN yang mengadvokasi isu dan permasalahan pekerja migran sepakat bahwa ASEAN gagal dan tidak efektif dalam memberikan perlindung­an hak asasi kepada jutaan buruh migran di kawasan Asia Tenggara. Manager Program Human Rights Working Group (HRWG) mengata­kan kegagalan itu disebabkan belum adanya instrumen regional perlindungan pekerja migran yang mengikat secara hukum sebagai payung perlindungan buruh migran di antara negara anggota ASEAN.

“Padahal, pembentukan instrumen perlindungan dan pemenuh­an hak-hak pekerja migran ialah amanat penting Deklarasi ASEAN yang dihasilkan di Cebu, Filipina, pada 2007,” ujar Manager Program HRWG, Daniel Awigra, di Jakarta, selasa (18/7). “Sudah 10 tahun berlalu tapi belum mencapai konsensus. Di sisi lain, ada sekitar 6 juta pekerja migran Asia Tenggara yang bermigrasi mencari penghidupan lebih baik di kawasan ini. Mereka butuh per­lindungan dan jaminan hukum,” sindir aktivis yang akrab disapa Awi itu. Malaysia menjadi negara tujuan utama dengan buruh migran dari lingkup Asia Tengggara, disusul Singapura dan Brunei. Sementara itu, Indonesia menjadi penyumbang terbesar, diikuti Filipina.

Sebanyak 10 NGO dari 10 negara anggota ASEAN berembuk di salah satu hotel di Jakarta Selatan pada Senin-Selasa (17-18 Juli) untuk me­rumuskan instrumen per­lindungan buruh migran yang akan diserahkan kepada ASEAN dan negara-negara anggota. Mereka menyeru ASEAN untuk mengadopsi instrumen per­lindungan buruh migran yang mengikat secara hukum setidaknya tahun ini bertepatan dengan pertemuan puncak November mendatang. Direktur Eksekutif Center for Migrant Advocacy di Filipina, Ellene A Sana, melihat tahun ini sebagai momentum untuk meng­adopsi instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat secara hukum karena ASEAN di bawah kepemimpinan Filipina.

“Ya, ini momentum emas karena Deklarasi Cebu 10 tahun lalu dihasilkan ketika Filipina menjadi ketua ASEAN, dan terobosan untuk mengesahkan instrumen yang mengikat bisa dibuat karena sekarang ASEAN di bawah kepemim­pinan Filipina,” kata Ellene. Empat hambatan Awi menambahkan, ada empat hambatan dalam mencapai konsensus di antara anggota ASEAN dalam mengadopsi instrumen perlin­dungan buruh migran yang mengikat secara hukum. Pertama, terkait dengan sifat dokumen tersebut. Dalam hal ini kesepakatan sulit diraih karena negara-negara pe­ngirim buruh migran didorong untuk mengadopsi instrumen tersebut pada taraf yang mengikat secara hukum, sesuatu yang tidak diterima negara penerima.

Kedua, terkait dengan pekerja migran tanpa keterangan (undocumented migrant worker). “Jadi ada negara-negara yang hanya mau melindungi pekerja migran yang sah atau berdokumen,” kata Awi. Ketiga, negara-negara ASEAN gagal mencapai konsensus berkaitan dengan pelibatan anggota keluarga pekerja migran. Keempat, terkait dengan paradigma. “Beberapa negara men­dorong pendekatan hak asasi manusia, sementara negara-negara lain ingin berbasis pada pembangunan saja,” ujarnya. (Hym/I-1)