Mesir Hentikan Visa Kedatangan untuk Qatar

MESIR mengakhiri visa saat kedatangan (visa on arrival) untuk warga Qatar. Itu merupakan langkah lanjutan dari perselisihan antara empat negara Arab dan emirat di Teluk tersebut terkait dengan tuduhan Doha mendukung terorisme. Peraturan itu diumumkan Senin (17/7) dan berlaku Kamis (19/7). Dengan keluarnya peraturan itu, warga Qatar harus mengajukan permohonan visa untuk memasuki Mesir. Namun, keputusan itu tidak berlaku untuk pasangan atau anak warga Mesir dan warga Qatar yang bersekolah di Mesir. Demikian diungkapkan juru bicara Kementeri­an Luar Negeri Mesir Ahmed Abu Zeid, Selasa (18/7).

“Tidak sepantasnya untuk terus memberikan pengecualian bagi Qatar dan memberi keistimewaan bagi mereka dengan mengingat posisi mereka saat ini,” jelas Abu Zeid seperti dikutip Al-Jazeera. Kebijakan itu diumumkan bersamaan pertemuan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dengan mitranya dari Kuwait, Sheikh Sabah Khaled Al-Sabah, yang mencoba menengahi perselisihan tersebut. “Qatar harus memenuhi tuntut­an blok Arab jika ingin embargo diakhiri,” demikian pernyataan kementerian luar negeri Mesir. Pada 5 Juni, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan menuduh emirat itu mendukung terorisme. Qatar menolak semua tuduhan tersebut.

Mereka mengeluarkan 13 tuntutan yang harus dipenuhi Qatar untuk mengakhiri blokade tersebut. Tuntutan itu, antara lain, penutupan pangkalan militer Turki di Qatar, penghentian dukungan kepada gerakan Ikhwanul Muslimin, dan penutupan televisi Al-Jazeera yang dituduh memicu kekacauan di negara-negara mereka. Krisis kali ini merupakan krisis terburuk di kawasan Teluk sejak berdirinya Dewan Kerja Sama Teluk pada 1981. Blokade terhadap Qatar tersebut dikecam organisasi-organisasi hak asasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sejumlah kepala negara. Amerika Serikat telah mengutus menteri luar negeri untuk mengatasi krisis tersebut.

Selain AS, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berencana mengunjungi Qatar dan Saudi untuk menengahi krisis diplomatik tersebut. Informasi itu diungkapkan kantor kepresidenan Erdogan, Selasa (18/7). Erdogan juga akan mengunjungi Kuwait, mediator utama dalam krisis Teluk itu. Menurut rencana, perjalanan itu akan berlangsung pada 23-24 Juli. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan Ankara akan memainkan peran konstruktif dan aktif untuk bantu mengatasi krisis tersebut. Turki merupakan sekutu penting Qatar. (AP/AFP/Ire/I-1)