Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
LEMBAGA swadaya masyarakat Amnesty International mengeluarkan petisi yang mendesak pemerintah Indonesia menghentikan impor barang-barang produksi Israel.
Hal itu demi membantu mengakhiri pelanggaran terhadap hak-hak asasi warga Palestina oleh Israel yang telah berlangsung selama 50 tahun.
Menurut Direktur Amnesty International Usman Hamid, petisi itu sudah didukung beberapa negara. Mereka telah berkomitmen untuk tidak melanjutkan kerja sama bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang terafi liasi dengan produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan.
Negara-negara tersebut antara lain Yunani, Italia, Rusia, Norwegia, Luksemburg, Spanyol, Swedia, dan Inggris. “Dengan menghentikan impor tersebut, berarti negara membantu mencegah Israel memperkaya diri sekaligus menggoyahkan perekonomian negara zionis itu,” kata Usman dalam diskusi di kantor Amnesty International, Jakarta, kemarin.
Tidak hanya dalam hal impor, Usman mengatakan pihaknya juga meminta pemerintah menerapkan aturan untuk menghentikan kegiatan perusahaan yang memiliki aktivitas bisnis di wilayah pendudukan Israel. “Dengan kata lain, investasi perusahaan kita di sana harus dicabut,” tegasnya. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sampai 2016 lalu investasi Israel di Indonesia tercatat masih kecil. Demikian pula investasi Indonesia di Israel. (Arv/I-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved