Bangun Sistem Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

STRATEGI pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Antara pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi harus diperlakukan seperti sistem yang saling melengkapi. Upaya tersebut tetap mengi kuti acuan penanganan bahaya narkoba secara internasional, tapi disesuaikan dengan kondisi riil di nasional.

Demikian disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Heru Winarko di kantornya, Jakarta Timur, Selasa (14/8). Bahaya
narkoba sudah tergolong fenomena global, tidak hanya di Indonesia. Dalam upaya penanggulangan bahaya narkoba, lanjut Heru, BNN aktif mengikuti berbagai forum dan kegiatan tingkat Asia dan internasional.

Sesuai panduan di forumforum tersebut, terkadang penanganan di titik beratkan pada bidang pemberdayaan, seperti memberdayakan kampung-kampung. Kali lain penanganan fokus pada upaya rehabilitasi. Pada waktu berbeda, fokus pada usaha pencegahan.

“Kami punya strategi bukan hanya pencegahan, bukan hanya pemberantasan, bukan hanya rehabilitasi. Kalau fokus satu bidang saja, menjadi tidak terarah. Padahal, ini kan seperti sistem, yang satu akan memengaruhi yang lain. Kami tetap melihat konvensi UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) sebagai acuan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan cara global, tapi juga disesuaikan dengan cara di Indonesia,” terang Heru.

Aplikasinya dalam pencegahan, BNN tidak datang ke sekolah dan tempat tertentu di masyarakat dengan cuma memberikan ceramah bahaya narkoba. Lebih jauh lagi, BNN menjalin MOU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar memasukkan tema tersebut dalam kurikulum sekolah, dari tingkat play group sampai menengah.

Kurikulum narkoba diakui tidak mungkin masuk menjadi mata pelajaran utama di sekolah. Soalnya, mata pelajaran utama sudah banyak. Jalan tengahnya, beberapa sekolah di daerah tertentu memasukkannya pada kegiatan ekstrakurikuler atau muatan lokal.

Sejauh ini, respons para pelajar pada pengetahuan tentang narkoba dan penyalahgunaannya dalam modul dinilai cukup bagus. “Minat mereka luar biasa. Masing-masing daerah tidak sama. Malah Mendikbud kemarin bilang bahwa banyak mengetahui tentang narkoba dari anaknya yang kini duduk di SMP,” tutur Heru.

Melalui modul itu, BNN tidak hanya menyampaikan agar siswa tidak menyalahgunakan narkoba. BNN juga memperkenalkan berbagai narkoba jenis baru yang terus berkembang. Ini bertujuan agar siswa tahu cara menghindari dan mencegah lingkungannya sehingga tidak mengonsumsi narkoba.

Aparat

Selain itu, kita tahu tentang fenomena peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Dalam hal ini, BNN melakukan pencegahan dengan cara menjalin kerja sama dengan LP. Kerja sama tersebut berbentuk, antara lain pada sistem rekrutmen petugas LP, membuat standar operasional prosedur (SOP) kerja, penerapan sistem teknologi dan informasi, serta pengawasan di LP.

Heru menyoroti aparat hukum yang main mata dengan narkoba. Ia berpendapat bahwa aparat hukum seperti itu merupakan para pengkhianat bangsa yang harus dibersihkan. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden yang ia prioritaskan.

BNN merangkul pula Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu upaya pencegahan. Wujudnya dengan memanfaatkan program genre antipernikahan dini, antiseks bebas, dan antinarkotika yang dicetuskan BKKBN. Dalam genre antinarkotika, BNN memberikan konten tentang narkotika kepada para penyuluh BKKBN yang kebanyakan pegawai negeri. Para penyuluh itu juga mendapat pelatihan oleh BNN.

“Kami memiliki relawan sekitar 3.000 orang di seluruh Indonesia. Mereka bisa menjadi pionir untuk pencegahan narkoba karena punya kemampuan,” ucap Heru.

Sekadar informasi, ada dua golongan narkoba yang akrab digunakan masyarakat Indonesia: afetamin seperti sabu dan NPS (new psychoactive substances). Tiap golongan memiliki cara penanganan yang khas.

Tipe afetamin biasa dikonsumsi pecandu tingkat lebih tinggi. NPS kerap digunakan remaja dan pengguna pemula. NPS dapat berbentuk pil,
cairan atau likuid, atau berbagai bentuk yang baru.

Saat ini diketahui terdapat sekitar 71 jenis NPS, tapi yang sudah terdaftar baru 68. Sisanya masih dalam pengujian.

“Itu karena bandar-bandar besar punya laboratorium sendiri untuk meracik narkoba guna memenuhi pangsa pasar masing-masing. Jadi, kami harus melakukan mapping juga,” kata Heru.

Tantangan budaya

Setiap daerah pun memiliki jenis narkoba tersendiri yang disebarkan. Di Bogor kebanyakan jenis narkoba yang dipakai, yaitu ganja. Di Lombok banyak beredar jenis sabu. Jenis tremadol lebih populer di Sumbawa. Tremadol termasuk NPS untuk menghilangkan rasa sakit yang banyak dikonsumsi warga kampung.

Jika sudah menjadi konsumsi masyarakat adat di kampung seperti Sumbawa, upaya pencegahannya akan lebih sulit. Apalagi masyarakatnya kerap tidak mengetahui bahwa yang dikonsumsinya tergolong narkoba. Alternatif cara yang dilakukan BNN, yaitu dengan
menggeser budaya dan mata pencaharian masyarakat.

“Mereka sudah tidak lagi memakai kemasan per kaplet, tapi per karung. Satu kampung satu karung. Perkembangan ini tetap harus kami ikuti, sehingga kami harus membumi. Pencegahan penting dengan membangun kesadaran. Perkembangan teknologi kami
pelajari supaya dapat masuk, terutama anak zaman now karena sistem sekarang sudah berbeda,” urainya.

Kesulitan dalam pencegahan dan penanganan narkoba, diakui Heru, karena perkembangan penyalahgunaan narkoba terhitung pesat. Para
bandar sangat cepat mengantisipasi dalam pembuatan dan menyiasati dalam pengedaran narkoba untuk mengelabui petugas.

Karena itu, BNN juga harus aktif memantau perkembangan tersebut. Jangan sampai BNN kalah cepat dengan bandar narkoba. Bahkan, BNN mesti berada satu dua langkah lebih maju ketimbang para pengedar barang terlarang itu. (Tosiani/S4-25)